Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan sosialisasi baik kepada partai politik maupun masyarakat umum. Sosialisasi merupakan salah satu langkah strategis untuk mengedukasi publik terkait pelaksanaan kampanye politik yang sesuai dengan regulasi.
"Untuk memastikan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan, maka Bawaslu sudah sejak dini menyosialisasikan larangan dalam UU Pemilu kepada partai politik dan masyarakat agar dapat diketahui," Anggota Bawaslu, Puadi kepada Media Indonesia, Senin (13/3).
Diterangkannya bahwa arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar kampanye tidak bertentangan dengan Pancasila adalah bagian dari UU Pemilu. Di Pasal 280 ayat 1 huruf a, yang dilarang adalah mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI.
Baca juga: Pemilu 2024, Wapres: Jangan Halalkan Segala Cara
"Karena ketiga hal itu merupakan konsensus bersama sebagai bangsa Indonesia. Saya menangkap yang dimaksud oleh Wakil Presiden mungkin demikian. Jadi sepanjang dalam kampanye tidak mempersoalkan Pancasila, maka tidak menjadi masalah," jelas Puadi.
Dia pun berharap agar semua pihak mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Dasar-dasar negara harus dijunjung tinggi, sebab Pemilu diselenggarakan untuk memilih pemimpin yang akan mengimplementasikan tujuan bangsa Indonesia.(Van/Z-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved