Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENELITI politik senior Badan Riset Inovasi Nasional, Siti Zuhro mengatakan, operasi darat atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, perlu dan relevan bagi parpol dan juga elitnya. Meskipun saat ini media sosial dan digital berkembang pesat sebagai sarana penyebar informasi.
“Memang kalau menurut saya Indonesia memasuki masa transisi, transisi menuju era digital memang dilakukan tetapi tidak mayoritas melakukan itu. Karena Itu partai politik, elit itu sadar kalau operasi darat ini masih diperlukan, jadi pertemuan offline masih diperlukan untuk yang tidak bisa diatasi dengan opsi digital, maya,” ujar Zuhro ketika berbincang hari ini (20/12).
Zuhro menambahkan, dengan pertemuan tatap muka, maka pesan yang disampaikan bisa diketahui feedbacknya secara langsung. Elit partai bisa melihat mimik wajah, kesungguhan dari kader mereka.
“Sekaligus juga melihat mimiknya, jadi semuanya, raut muka. Sekarang ini beda ya, mungkin karena kita terbiasa dengan model offline, tetapi hampir 3 tahun kita melakukan model model yang lebih digital, hybrid, tetapi sekarang mulai kumat lagi lebih ke bertemu,“ jelas Zuhro.
Salah satu partai politik yang tengah membangun sosialisasi dengan metode operasi darat yakni Partai Golkar. Sekjen DPP Partai Golkar, Lodewijk F Paulus turun langsung ke daerah dalam kegiatan rekrutmen anggota Partai Golkar baru yang disebut Pasukan Operasi Darat di tiga kelurahan se Kota Bandar Lampung.
Dia meminta kader Golkar yang baru direkrut agar mensosialisasikan Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden. Saat ini Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP.
Baca juga: Panglima TNI tegaskan Operasi Teritorial di Papua Berlanjut
Soal capres, Partai Golkar mantap mengajukan Ketum Airlangga Hartarto sebagai Capres. Meski begitu belum ada kesepakatan dari KIB. “Menurut saya berkoalisi terkesan jalan sendiri-sendiri,” sebut Zuhro.
Karena itu dia mengatakan, jika Golkar masih mantap mengusung Ketum Airlangga, seluruh cara harus dilakukan. “Obsesi golkar ingin mencalonkan kadernya sendiri, yang notabene ketum, itu kan. Apalah obsesi itu masih itu,” tandas Zuhro.
Saling melengkapi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai penggunaan strategi darat dan udara dalam penggenalan kandidat atau calon tidak dapat dilepaskan satu sama lain.
"Saya melihat dua-duanya digunakan menyerang melalui darat dan udara,"
terangnya.
Akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu juga mengungkap strategi darat bertumpu pada cara-cara konvensional seperti silaturahmi, kunjungan, mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, membuat baliho ataupun spanduk. Sedangkan cara udara bertumpu pada upaya kreatif di media sosial untuk bisa melakukan sosialisasi atau kampanye terkait prestasi atau keberhasilan seorang calon.
"Kedua strategi ini diharapkan secara bersamaan, beriringan untuk bisa menopang satu sama lain," tegasnya.
Menurutnya, pemilih pada Pemilu 2024 adalah kombinasi antara pemilih lama dan muda, bahkan lebih banyak pemilih muda. Oleh karena itu, ia menyarankan menyasar pemilih lama bisa digunakan cara darat, sedangkan untuk menjangkau anak-anak muda milenial digunakan media sosial. Lalu menjangkau perdesaan digunakan sepanduk, baliho.
"Jadi saya melihat mereka menggunakan dua-duanya. Karena saling melengkap, baik darat maupun laut," sambungnya.
Ujang menambahkan kedua metode juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode pengenalan udara, mempunyai kelebihan seperti lebih berbiaya murah dan mudah menjangkau milenial. Kekurangannya tidak semua segmen terkena, karena pemilih konvensional tidak terjangkau media sosial, Sedangkan metode darat, maka akan sangat menghabiskan banyak energi dan logistik. Keuntungannya, publik dan masyarakat bisa lebih mengenal calon.
"Tentu memang kalau darat akan menguras energi, tenaga, waktu, pikiran, lalu uang karena harus membantu masyarakat yang ditemui, harus menyumbang, membuat jalan, infrastruktur, dan lain-lain. Keuntungannya jalur darat, masyarakat langsung berinteraksi, langsung mengenali, langsung teringat. Itu lebih mengena secara politik," pungkasnya.(RO/OL-4)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Program dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
KETUA DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, merespons mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Solo.
Otoritas telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu (13/7) kemarin sebagai Thomas Matthew Crooks, 20
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Dua mahasiswa meminta agar beleid larangan kampanye dibuat juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri/wakil menteri serta kepala badan/lembaga negara.
PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved