Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa secara politik, pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah melalui proses panjang.
Adapun produk hukum itu merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik yang menyuarakan pentingnya peraturan perundangan yang sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.
Dengan begitu, proses pembentukan dan penyesuaian pasal-pasal KUHP selalu mengedepankan prinsip demokrasi dan kemanusiaan. “Tuduhan bahwa UU ini membahayakan demokrasi dan keselamatan masyarakat tidak tepat," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Mufti Makarim dalam keterangannya, Kamis (15/12).
Baca juga: Imigrasi Pastikan KUHP Baru tidak Pengaruhi Kedatangan WNA
"Justru di masa berlakunya UU yang ada sebelum adanya KUHP baru, lebih berpotensi bertentangan dengan demokrasi dan keselamatan masyarakat tinggi," imbuhnya.
Menurutnya, di masa Orde Lama dan Orde Baru, KUHP banyak digunakan sebagai alat represi. Oleh karena itu, pengesahan KUHP anyar merupakan babak baru bagi Indonesia, yang menandai lahirnya kodifikasi hukum pidana yang aktual.
Pascapengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022, memang banyak bermunculan dinamika. Baik di dalam maupun di luar negeri, terkait beberapa pasal dalam KUHP.
Namun, lanjut Mufti, pemerintah memiliki penjelasan atas pasal yang sudah ditetapkan. Sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik pun sudah diakomodasi selama pembahasan bersama DPR.
Baca juga: Analis Gender: Perempuan Jangan Cuma Alat Legitimasi saat Pemilu
“Ada berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Tentu proses penetapan berbagai aspirasi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam KUHP," jelasnya.
"Tidak relevan jika mengaitkan narasi pasal-pasal KUHP dan akomodasi ruang lingkup pembahasannya dengan isu politik yang konspiratif,” sambung Mufti.
Proses pembentukan KUHP selama ini dikatakannya turut melibatkan kalangan akademisi yang kredibel, baik secara keilmuan maupun independensi.(OL-11)
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Aksi demo mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih di Suku Anak Dalam, Jambi, Rabu (17/7).
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 75,6%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved