Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengakui penegakan hak asasi manusia (HAM) masih menjadi kerikil dalam penyelesaian konflik di Papua. Oleh karena itu, dirinya meminta aparat keamanan yang bertugas di wilayah itu menjunjung tinggi penegakan HAM.
“Akar masalahnya (konflik) adalah pendekatan kesejahteraan dan penghormatan hak asasi manusia. (Karena itu) HAM harus ditegakkan,” katanya usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Provinsi Papua di Lanud Manuhua, Biak, Papua, hari ini.
Dalam kunjungan tersebut, Biak merupakan kota terakhir yang disinggahi Ma’ruf saat mengunjungi wilayah tersebut selama 5 hari berturut-turut pascapenetapan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Sebelum mendatangi Biak, Ma’ruf bersama rombongan juga melakukan kunjungan kerja ke Jayapura (Papua), Merauke (Provinsi Papua Selatan), Timika (Papua Tengah), Kaimana (Papua Barat). Menurut rencana, Ma’ruf bakal mengakhiri kunjungan kerjanya selama sepakan ini dengan mendatangi Sengkang di Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, dirinya meminta proses penegakan hukum terhadap aparat TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM dilakukan tanpa pandang bulu. “Apabila ada TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM ya harus ditindak. Ini merupakan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Dirinya menyontohkan adanya proses hukum terhadap aparat TNI yang diduga melakukan mutilasi terhadap orang asli Papua (OAP) di Mimika belum lama ini. “Ini dilakukan sehingga bisa memberikan kepercayaan,” ujarnya.
Ma’ruf menambahkan, pemerintah selama ini mencoba menerapkan pendekatan humanis yang berbasis teritorial. “Selama ini sudah dilakukan. Termasuk melakukan pendekatan ke masyarakat untuk tetap menjadi bagian dari NKRI,” jelasnya.
Baca juga: LPSK: Tak Ada Maksud Lain Bharada E Cerita Soal Perempuan di Rumah Sambo
Ma’ruf mengakui hingga saat ini masih kerap terjadi berbagai penembakan di sejumlah wilayah di Papua. Namun, tambahnya, jumlahnya diklaim terus mengalami penurunan. “Walaupun ada penembakan, frekuensinya sudah menurun. Langkah kita ada mencari yang melakukan penembakan secara menerus,” ujarnya.
Keamanan Papua Pegunungan
Ketika ditanya mengapa belum mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan yang juga menjadi salah satu hasil DOB, Ma’ruf mengakui kondisi di provinsi tersebut belum sepenuhnya aman. Selain itu, klaim Wapres, alokasi waktu yang tersedia untuk mendatangi wilayah tersebut belum tersedia. “Pertama soal waktu dan yang kedua belum kondusif,” ungkapnya.
Karena itu, dirinya meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo pergi ke Papua Pegunungan untuk memantau keadaan. “Saya minta Wamendagri untuk ke Papua Pegunungan. Sebab waktunya tidak cukup,” pungkasnya.
Salah seorang aparat TNI yang ditemui ketika berada di Jayapura pada Selasa (29/11) mengakui kondisi Papua Pegunungan hingga saat ini belum sepenuhnya aman. Apalagi tak lama berselang, terjadi penembakan yang menyebabkan 2 aparat kepolisian tewas. “Kami belum berani pergi ke sana karena saat ini kondisinya tidak aman,” katanya. (OL-4)
Korban bernama ABDUL MUZAKIR, lahir di Lendang Nangka, 21 Juni 1992, beragama islam, beralamat di jalan paradiso distrik dekai, kabupaten yahukimo dan berkerja sebagai supir truk.
BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis berkekuatan 95W yang terdeteksi di Samudra Pasifik Utara Papua
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
1.000 peserta didik SD-SMP Provinsi Papua terima program Indonesia Pintar
Wilayah Pantai Timur, Sarmi, Papua, diguncang gempa tektonik dengan kekuata 5,3 magnutudo, pada Rabu (24/7) pukul 07.22.09 WIB. Itu tidak berpotensi tsunami.
Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran kedua di Posyandu Rawajali III, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/7).
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved