Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai ada relasi saling melengkapi antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK/Emil) dan Partai Golkar.
"Jadi sebenarnya relasi antara RK dan Golkar itu saling melengkapi," ujarnya di Jakarta, hari ini.
Menurut Cecep, memang sejauh ini, RK belum memutuskan keberpihakan dalam partai politik tertentu atau masih non-partai. Namun, pada beberapa kesempatan Kang Emil mengungkapkan akan merapat ke partai politik dan partai yang dipilih adalah partai yang dinilainya paling pancasilais.
Selain itu, Golkar juga punya persambungan tradisi kuat di Jabar. Golkar sempat menjadi partai dengan pendukung yang sangat besar di Jabar pada Pemilu 2004. "Dari situ sebelumnya dari pernyataan itu ada kecenderungan Emil akan merapat ke Golkar," tandas Cecep.
Cecep menerangkan Emil membawa harapan untuk mendapatkan dukungan politik ketika memutuskan untuk bergabung ke Partai Golkar. Dukungan itu bisa berupa posisi cawapres pada 2024 ataupun nanti pada kontestasi 2029.
"Tentu saja, harapan Emil ke depannya dapat dukungan politik dari Golkar. Bisa jadi untuk cawapres di Pilpres 2024 ataupun nanti di Pilpres 2029," terusnya.
Sedangkan Golkar akan mendapat manfaat efek ekor jas dengan masuknya sosok RK ke partai berlambang beringin itu. "Dari sisi Golkar, masuknya Emil berpotensi membawa efek ekor jas karena Emil merupakan tokoh paling populer di Jabar dan politisi yang paling populer dalam menggunakan media sosial," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sudah melihat keindahan hubungan Ridwan Kamil dan partai berlambang pohon beringin. Menurut Airlangga, keindahan hubungan Ridwan Kamil dan Golkar ini hanya memiliki satu perwujudan, yakni kemenangan Golkar dalam Pemilu 2024. Ia mengatakan, untuk memenangi pemilu, salah satu kuncinya adalah memenangi salah satu provinsi di Pulau Jawa.
Baca juga: Dukungan Berdatangan, Masyarakat Dinilai Apresiasi Kepemimpinan Erick Thohir
“Selama ini Golkar Jabar, 2004 dipegang Golkar. Padahal pada waktu itu kita tidak punya Gubernur. Jadi saya percaya bahwa hari ini kita punya Gubernur, Insya Allah Jabar akan kita rebut kembali,” ujar Airlangga pada Mukernas I dan HUT ke-65 Ormas Kosgoro di Gedung Sate Bandung (27/11).
Saling topang
Direktur Eksekutif IPRC, Firman Manan mengatakan, merapatnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Partai Golkar, adalah hal tidak aneh. Namun jika Kang Emil - sapaan dia, bergabung dengan Partai Golkar, kuncinya ada di Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
“Dengan dia asumsi masuk ke Golkar, kuncinya ada di Pak Airlangga. Kalau tidak mengusung Pak Airlangga maka peluang ada di Kang Emil,” sebut Firman saat berbincang hari ini.
Namun sampai saat ini kata dia, Partai Golkar masih solid mengusung Ketum Airlangga sebagai Capres dari Golkar.
“Peluangnya masih lebih besar untuk di Pilgub kalau jadi masuk ke Golkar, karena Golkar masih solid mengusung Pak Airlangga,“ kata Firman yang juga dosen di Universitas Padjajaran ini.
Jika bergabung dengan Golkar, Kang Emil bisa maju pada Pilgub Jawa Barat 2024 mendatang. Baik suara Golkar dan popularitas Kang Emil saling menopang.
“Kang Emil kan figur populer dan disukai publik, kinerjanya diapresiasi baik oleh publik. Kalau Golkar bisa mengasosiasikan diri dengan Kang Emil dan publik menilai ada kedekatan antara dia dan Golkar dan apalagi sampai masuk ke Golkar, ada peluang mendapatkan kenaikan suara di Jawa Barat,” jelas Firman.
Sebelumnya Ketum Airlangga mengatakan Golkar siap menangkan Jabar bersama Gubernur Ridwan Kamil. "Kedekatan itu penting karena bisa menjadi perwujudan kemenangan dalam pemilu, untuk memenangi pilpres, harus menang di pulau Jawa. Jabar tahun 2004 dipegang Golkar, meskipun nggak punya (kader) yang menjadi gubernur. Sekarang kalau punya gubernur, kita akan merebut kembali Jabar. Dengan mesin yang sudah dipanaskan, insya Allah kita bisa menggapai kemenangan yang dicita-citakan," terang Airlangga.
Sementara itu, Golkar yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih terus melakukan penjajakan untuk menentukan siapa Capres mereka. Mereka juga terbuka untuk masuknya parpol baru, agar koalisi makin solid.
"Kalau udah punya koalisi kita punya tiket premium. Keliatannya angin tambah kencang bisa tambah lebih dari satu partai," tandas Airlangga.(RO/OL-4)
KPK tengah mendalami peran eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan melalui pemeriksaan dokumen keuangan dan saksi.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
KPK tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang diduga turut serta dalam kegiatan luar negeri yang dilakukan Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat
Dalam kasus ini, KPK juga mendalami sejumlah penukaran uang asing. Penyidik menduga transaksi berkaitan dengan perkara karena adanya penyamaran.
PENGADILAN Agama Bandung menetapkan perceraian antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratya pada Rabu (7/1).
PENGADILAN Agama (PA) Bandung memutuskan pasangan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil resmi bercerai dan menutup rumah tangga yang telah terjalin selama hampir 29 tahun.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved