Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mengumumkan 18 partai politik yang berhasil lolos dalam verifikasi administrasi untuk pemilu 2024.
Sebelumnya, KPU mengungkapkan terdapat 24 partai politik yang mengikuti verifikasi administrasi. Namun, KPU akhirnya mengumumkan bahwa hanya 18 partai yang berhasil lolos dalam verifikasi administrasi.
Dalam unggahan melalui media sosial KPU, Jumat (14/10), berikut 18 daftar partai politik yang berhasil lolos dalam tahap verifikasi administrasi.
1. Partai Amanat Nasional.
2. Partai Bulan Bintang.
3. Partai Buruh.
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
5. Partai Demokrat.
6. Partai Garda Perubahan Indonesia.
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
8. Partai Gerakan Indonesia Raya.
9. Partai Golkar.
10. Partai Hati Nurani Rakyat.
11. Partai Keadilan Sejahtera.
12. Partai Kebangkitan Bangsa.
13. Partai Kebangkitan Nusantara.
14. Partai Nasdem.
15. Partai Perindo.
16. Partai Persatuan Pembangunan.
17. Partai Solidaritas Indonesia.
18. Partai Ummat.
Beberapa di antara mereka mengikuti verifikasi faktual. Berikut daftar partai politik yang mengikuti verifikasi faktual.
1. Partai Bulan Bintang.
2. Partai Buruh.
3. Partai Garda Perubahan Indonesia.
4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
5. Partai Hati Nurani Rakyat.
6. Partai Kebangkitan Nusantara.
7. Partai Perindo.
8. Partai Solidaritas Indonesia.
9. Partai Ummat. (OL-14)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tak memenuhi syarat administrasi perbaikan dokumen pendukung pencalonan dalam pilkada Jakarta.
Kualitas DTKS ditentukan oleh dua hal, yakni mekanisme update atau pemutakhiran data dan periode pemutakhirannya.
Meutya menjelaskan bahwa proses fit and proper test dengan agenda penyampaian visi-misi itu akan dijadwalkan berlangsung secara terbuka selama 30 menit.
Anggota KPU RI Idham Holik mengungkap ada 28 caleg DPR RI dari sembilan partai politik yang telah diklarifikasi berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.
KPU menutup penerimaan pengajuan perubahan daftar calon sementara (DCS). Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata memulai proses verifikasi perbaikan administrasi dokumen bakal calon legislatif (Bacaleg).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved