Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan presiden sudah menyampaikan dua nama calon pengganti komisoner KPK Lili Pintauli. Dua nama tersebut merupakan calon yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang pernah dilakukan pada pemilihan komisioner KPK beberapa tahun lalu.
"Dua nama yang sudah disampaikan oleh presiden itu terdiri dari nama yang sudah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di periode lalu," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/9).
Dia belum mengetahui persis mekanisme pemilihan yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR dalam menetapkan pengganti Lili. Namun dalam rapat pimpinan sebelumnya baru mengagendakan pembahasan ini pada pekan depan setelah dibacakan dalam rapat paripurna.
"Dalam rapim kemarin baru mengagendakan pembahasan di pekan depan. Jadi Senin ada rapim lalu penugasan kepada komisi teknis terkait yakni komisi tiga. Dan mekanismenya diserahkan kepada komisi tiga lalu nanti komisi tiga prosesnya."
Baca juga: KPK Segera Layangkan Pemanggilan Kedua untuk Lukas Enembe
Sementara itu menurut pengamat TPPU Yenti Ganarsih menuturkan DPR sebaiknya menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan kembali bagi pengganti Lili. Sebab hasil tes yang dilakukan sebelumnya sudah lebih dari tua tahun.
"Hasil tes itu biasanya hanya berlaku dua tahun tes manajerial dan psikologi," tuturnya.
Beredarnya isu I Nyoman Waka yang terpilih tanpa mendapatkan suara sebelumnya sedangkan Sigit Danang Joyo mendapatkan 19 suara, dinilainya hal biasa terjadi.
"Untuk Sigit itu dulu dengan UU KPK yang lama tidak masalah. Kalau menurut saya dites lagi karena tidak mungkin atas dasar nilai yang lama. Karena sudah lebih dari dua tahun," tandasnya. (OL-4)
MOCHAMMAD Afifuddin resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI definitif.
Menurut mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ini banyak anggota KPU yang belum selesai dengan dirinya.
BERKACA dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu memiliki itikad baik untuk membenahi struktur anggota KPU
DIREKTUR DEEP Neni Nur Hayati menegaskan DPR RI perlu segera menyerahkan nama pengganti Hasyim Asy’ari yang dipecat dari Ketua KPU.
Audit investigasi baik oleh kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun lembaga yudikatif lain, disebut sebut mampu mengembalikan integritas dan nama baik KPU RI.
WAKIL Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD kepada KPU usai Hasyim Asy’ari diberhentikan sebagai ketua KPU
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved