Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOORDINATOR Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengkritik Presiden Joko Widodo yang membentuk tim khusus tangani serangan peretas Bjorka. Diketahui, salah satu hal yang dibongkar Bjorka terkait dalang pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
Alih-alih membentuk tim khusus untuk menangani Bjorka, Fatia mendesak pemerintah mencari dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus Munir yang dinyatakan hilang.
"Dengan adanya hal ini (peretasan Bjorka), Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Bjorka, tapi membuat tim untuk mencari di mana dokumen TPF," kata Fatia di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (13/9).
Baca juga: Istri Munir: Peretasan Bjorka Punya Pesan Penting
Selain itu, ia juga mendorong Kejaksaan Agung melakukan peninjauan kembali atas putusan bebas mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr, nama yang disebut Bjorka di balik pembunuhan Munir. Di pengadilan tingkat pertama dan kasasi Mahkamah Agung (MA), majelis hakim membebaskan Muchdi.
Menurut Fatia, negara seharusnya terpukul karena dalang kasus Munir justru diungkap seorang hacker, bukan oleh negara itu sendiri secara resmi. Dengan ditemukannya dokumen TPF, pihaknya berharap keterlibatan Muchdi dalam pembunuhan Munir bisa kembali diusut.
Diketahui, Munir dibunuh dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia tujuan Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Dari hasil autopsi, ditemukan racun arsen dalam tubuh Munir.(OL-5)
PTUN Jakarta akan menyidangkan perkara dengan presiden sebagai tergugat
Netralitas di Pilkada Serentak 2024 pada November jadi sorotan. Konflik di daerah bakal muncul jika daerah yang dipimpin oleh seorang penjabat (pj) kepala daerah mengerahkan mobilisasi
KEKERASAN yang terjadi di tanah Papua terus terjadi hingga saat ini. Kontras memaparkan bahwa pada Januari-Februari 2024 telah terjadi 7 peristiwa kekerasan.
KOMISI Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat penanganan kasus hak asasi manusia (HAM) di masa Presiden Joko Widodo buruk dan jauh dari harapan.
Kontras menyebut, pernyataan capres Prabowo dalam debat perdana di KPU mengafirmasi dirinya diduga terlibat dalam kasus penghilangan aktivis 1997-1998.
Kontras menelaaah dokumen visi dan misi dari tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Mereka menghitung jumlah kata hak asasi manusia (HAM) di setiap dokumen.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan progres terbaru pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pasca diretas satu bulan yang lalu
Inggris, AS, dan Korea Selatan telah memperingatkan peretas yang didukung Korea Utara, berusaha mencuri rahasia nuklir dan militer dari pemerintah dan perusahaan swasta di seluruh dunia.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
AT&T Wireless mengungkapkan peretas telah mencuri data rekaman panggilan dan pesan dari hampir seluruh 109 juta pelanggan mereka.
POLISI berhasil mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam praktik judi online yang dilakukan di salah satu unit apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Dalam pelanggaran keamanan RockYou2024, hampir 10 miliar kata sandi unik telah bocor di forum siber yang dikenal luas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved