Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan diminta hadir dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa, 13 September 2022. Rapat itu akan mengumumkan pemberhentian Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Beliau (Anies) harus hadir, karena kami mau mengumumkan (pemberhentian) beliau tapi kok tidak datang?” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani di Gedung DPRD DKI Jakarta, hari ini.
Rani mengatakan rapat paripurna itu untuk menegaskan masa akhir jabatan Anies, Hal tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Baca juga: Wagub DKI : JIS Itu Megah yang Sesuai Standar FIFA
Politikus Partai Gerindra itu belum dapat memastikan apakah rapat paripurna digelar secara terbuka. Namun dia ingin rapat itu bisa diakses publik.
“Karena kita dikejar waktu, dalam arti tanggal 16 (September 2022) adalah hari terakhir menyerahkan (calon Pj Gubernur DKI Jakarta),” ujar dia.
Rani berharap siapa pun pengganti Anies cakap dalam menjalankan tugasnya. Sosok tersebut harus profesional dan kooperatif dengan legislatif.
“Intinya paham Jakarta, bisa bekerja sama, dan bisa berkomunikasi dengan sembilan fraksi dan seluruh anggota dewan. Mudah-mudahan itu terwujud,” tutur dia.(OL-4)
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved