Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui bahwa tidak seluruh partai politik (parpol) yang lolos tahapan pendaftaran Pemilu 2024, melakukan klarifikasi keanggotaan ganda.
Diketahui, pada 4-5 September silam, KPU melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai. “Tidak sepenuhnya parpol dapat menyampaikan surat klarifikasi ataupun menghadirkan anggota yang memiliki keanggotaan ganda parpol,” ungkap Komisioner KPU Idham Holik, Selasa (6/9).
Baca juga: Duet Prabowo-Erick Teratas di Survei LSI
Namun, Idham enggan membeberkan identitas parpol yang memilih untuk tidak mengklarifikasi soal keanggotaan ganda. Pihaknya juga mengklaim bahwa klarifikasi anggota parpol di daerah berjalan lancar, tanpa adanya masalah.
“Alhamdulilah, proses klarifikasi berjalan lancar,” imbuhnya.
KPU siap menindak tegas parpol yang gagal melakukan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal. Salah satu tindakan tegas, yakni tidak akan meloloskan parpol tersebut.
Baca juga: Pergantian Ketum PPP, Jokowi: Urusan Internal Partai
"Apabila parpol tidak melakukan klarifikasi terhadap ganda eksternal, nanti bisa kami TMS-kan (tidak memenuhi syarat), kan datanya ada di dua parpol," jelas Idham.
Lebih lanjut, dia menekankan data keanggotan menjadi syarat penting bagi parpol untuk mengikuti pemilu. "Pada prinsipnya, data keanggotaannya, jadi tidak memenuhi persyaratan," tutupnya.(OL-11)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved