Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGGINYA tingkat elektabilitas beberapa kandidat calon presiden (capres) tidak memiliki nilai apabila tokoh yang bersangkutan tidak mendapat restu pengusungan dari koalisi partai politik (parpol). Parpol menjadi satu-satunya kendaraan politik yang bisa digunakan oleh para kandidat untuk maju sebagai capres dan cawapres 2024.
"Ada yang elektoral tinggi tapi tidak punya partai. Apa gunanya? Kalau kami jelas punya partai," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/9).
Kendati demikian, PKB yang saat ini sudah berkoalisi dengan Gerindra tidak menampik bahwa tingkat elektabilitas para kandidat capres masih perlu untuk dipertimbangkan dalam pengusungan capres. Pihaknya saat ini terus bekerja untuk bisa meningkatkan elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Baca juga: PKB Persilahkan PDIP Gabung, Tapi ada Syaratnya
"Bahwa elektoral sekarang harus kita naikkan ya kita naikkan. Tapi kita sudah punya 1 kartu yakni kartu partai. Sekarang kan sudah koalisi dengan Gerindra," ujarnya.
Dalam waktu dekat, Jazilul menuturkan PKB dan Gerindra akan segera meresmikan pembentukan srektariat bersama (sekber) pemenangan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Terkait siapa yang akan diusung oleh Gerindra dan PKB sebagai capres, Jazilul menuturkan hal tersebut akan ditentukan langsung oleh ketua umum dari masing-masing partai.
"Penentuan capres berdasarkan pilihan dari Pak Prabowo dan Cak Imin," ungkap Jazilul. (OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved