Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KASUS pembunuhan Brigadir J yang menjerat Irjen Ferdy Sambo dan melibatkan puluhan polisi, mulai dari tingkatan rendah sampai jenderal diharapkan bisa dijadikan momentum bersih-bersih institusi Polri.
Demikian disampaikan Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/8).
"Institusi kepolisian harus diselamatkan dari oknum yang membuat kerusakan termasuk terlibat membekingi berbagai bisnis haram yang ada republik ini,” ujarnya.
Habib Umar menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah melakukan tindakan yang tepat dalam menangani kasus Ferdy Sambo. Ditambah, kata dia, perintah untuk memberangus perjudian dan narkoba termasuk para pembekingnya.
"Gebrakan Kapolri sangat bagus, judi online dan peredaran narkoba di berbagai daerah berhasil digerebek dan pemiliknya ditangkap, semoga gebrakan ini bisa dijadikan sebagai pola kerja rutinitas kepolisian,” paparnya.
Disisi lain, Habib Umar berpendapat pembubaran Satgassus Merah Putih yang dilakukan oleh Kapolri merupakan bagian daripada reformasi internal. Namun ia mendesak agar Kapolri membuat surat resmi pembubaran Satgassus yang pernah diketuai oleh Ferdy Sambo itu.
"Publik meminta Kapolri membuat surat resmi atau semacam surat keputusan yang menyatakan pembubaran Satgasus Merah Putih. Selama ini masih dalam ucapan,” pinta Habib Umar.
Habib Umar menambahkan reformasi Polri secara eksternal sudah dapat diukur dengan kinerja polisi selama ini.
“Tapi bagaimana dengan reformasi internal seperti budaya Korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penanganan kasus, pengembangan lembaga terkait dengan SDM dan lain sebagainya?” tanya Habib. (OL-13)
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
JCLEC, yang merupakan lembaga pelatihan internasional terkenal yang dipimpin bersama oleh AFP dan Polri, telah menjadi bagian integral dalam menjaga kedua negara.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Turnamen bola basket Kapolri Cup 2024 terselenggara dengan sukses. PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku sponsor mengapresiasi Polri yang telah menginisiasi ajang kompetisi tersebut.
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved