Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Berkarya hingga saat ini (9/8) belum mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024. Menurut Sekretaris Jendral Partai Berkarya, Andi Picunang, adanya masalah internal membuat Partai Berkarya sulit untuk daftar.
Apalagi, gelaran Munaslub yang digelar pada Mei 2022 kisruh lantaran adanya penggiringan perubahan AD/ART yang mengarah pada manajemen otoriterisme dan feodalisme. Sehingga dinilai menyumbat proses demokrasi dalam penyampaian ide dan gagasan.
Dalam SK Kemenkumham tentang perubahan AD/ART dan pengurus pusat telah diterbitkan per 1 Agustus 2022 yang lalu berdasarkan kesepakatan islah kubu yang bertikai sebelumnya. Andi juga menjelaskan bahwa konflik-konflik internal muncul pada saat pendaftaran peserta pemilu 2024.
“Tanggalkan ego pribadi, hentikan politik adu domba, rangkul semua pihak yang ada untuk kebesaran partai ini,” ungkap Andi, Selasa (9/8).
“Kalau mau damai buatlah Munas bersama setelah lolos verifikasi yang melibatkan para pendiri partai, pihak Syamsu Djalal, pihak Hutomo Mandala Putra/Tommy Soeharto, pihak Neneng A.Tuty dan lainnya,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal partai, maka Partai Berkarya harus sanggup menyelesaikan masalah internal di rumah sendiri.
Ia pun berharap anggota partai Berkarya tak melibatkan pihak ketiga untuk mengintervensi kepentingan lain.
“Partai ini telah kita bangun dengan semangat gotong royong dan partai ini tidak jatuh dari langit untuk dinikmati oleh para pendatang baru,” tutur Andi.
Tetapi, bila harapan itu tidak diindahkan, Andi meminta pimpinan pusat, pimpinan daerah di provinsi maupun di daerah untuk menyelamatkan diri untuk pindah atau bedol desa ke partai yang lebih baik.
“Momen pesta demokrasi 2024 jangan dilewatkan. Banyak partai bisa jadi pilihan, baik itu partai parlemen, partai non parlemen dan partai baru siap menanti kehadiran kawan-kawan asal menjaga marwah partai yang akan dimasuki,” ucapnya.
“Mohon maaf atas kekisruhan internal yang tiada henti dan mari ambil hikmahnya sehingga membuat kita lebih dewasa mengambil tindakan. Dunia politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan,” tandasnya. (OL-4)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Partai Berkarya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Gibran juga tidak lepas dari beberapa kali penyelenggaraan debat capres dan cawapres.
MEMPERINGATI Hari Ibu yang ke-95 yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2023, Pimpinan Pusat Perempuan Partai Berkarya (PPB) menggelar "Senam dan Lomba Senam Kreasi"
Fauzan menjelaskan, dirinya hadir dalam rangka memenuhi undangan.
Dunia politik dipandang mampu memberikan perubahan melalui kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari optimistis gugatan perdata yang diajukan Partai Beringin Karya atau Berkarya akan ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat
Salah satu permintaan Partai Berkarya kepada majelis hakim adalah menghukum KPU untuk menunda seluruh alur tahapan Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved