Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Buruh bertekad mengikuti Pemilu 2024. Partai politik (parpol) yang baru terbentuk pada 2021 itu berencana mendaftar sebagai peserta pemilu dua hari sebelum masa pendaftaran ditutup pada 14 Agustus.
"Pertama, kita akan daftar secara resmi di 12 Agustus pukul 13.00 WIB, Jumat," kata Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, Rabu (3/8).
Baca juga: Para Syndicate: Jangan Sampai Masalah Anggaran Memperumit KPU
Agus menyampaikan Partai Buruh akan diantar para simpatisan dalam pendaftaran tersebut. Mereka dari berbagai kalangan, mulai buruh, petani, nelayan, rakyat miskin kota, hingga tukang ojek.
Menanggapi itu, Komisioner KPU Idham Holik membeberkan bahwa simpatisan partai yang bisa dilibatkan untuk masuk ke Gedung KPU hanya 50 orang simpatisan.
Selebihnya, kata Idham, tentu melanggar tata tertib yang telah disetujui bersama saat KPU melakukan technical meeting dengan parpol pemegang akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Salah satu tata tertib yang kami sampaikan bahwa anggota ataupun pengurus atau konstituen atau simpatisan partai bisa dilibatkan masuk ke kompleks KPU hanya 50 orang,” tegas Idham kepada Media Indonesia, Rabu (3/8).
“50 orang nanti mereka disediakan kursi sambil menyaksikan pimpinan parpol melakukan prosesi pendaftaran. Yang ditenda itu,” terangnya.
Idham menegaskan bahwa pihaknya hanya bisa menampung 50 orang. Tentunya ribuan simpatisan yang digadang-gadang bakal memenuhi gedung KPU pun tak bisa masuk.
Meski begitu, Idham yakin bahwa simpatisan Partai Buruh akan tertib dan tak menyalahi aturan. “Saya yakin semuanya tertib. Intinya hanya 50 yang diperbolehkan masuk, selebihnya ya di luar gedung KPU,” tandasnya. (Ykb)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved