Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL temuan survei Nasional Parameter Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami tren penurunan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, PPP membutuhkan kerja keras karena saat ini elektabilitasnya berada di urutan sembilan dan angka 2,9 persen.
“Kami memberikan pertanyaan ke responden jika Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dilakukan hari ini, partai apa yang dipilih. Hasilnya PPP memiliki urutan ke-sembilan,”ujar Adi Prayitno, Selasa (12/7).
Adi mengungkapkan, delapan partai yang menempati urutan di atas PPP adalah PDIP 19,9 persen, disusul Gerindra 12,1 persen, Golkar 10,7 persen, PKB 9,3 persen, Demokrat 8,8 persen, PKS 7,6 persen, Nasdem 6,3 persen, dan PAN 4,5 persen.
Baca juga : Ini Faktor yang Mendorong Ganjar Puncaki Survei Elektabilitas Parameter Politik Indonesia
Menurut Adi, jika dibandingkan partai lain yang lolos ke Senayan (DPR), PPP butuh perjuangan untuk kembali lolos ke Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, diketahui ambang batas atau Parliamentary Threshold ada di angka empat persen.
“PPP relatif butuh perjuangan yang signifikan untuk kembali lolos pada Pemilu 2024 yang akan datang,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, elektabilitas PPP menempati angka 4,52 persen dan turun pada survei kali ini menjadi 2,9 persen. Survei ini dilakukan pada 15-29 Juni 2022 dengan metode telephoning.
Sampel survei kali ini terdiri atas 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan Margin of errornya kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (RO/OL-7)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bengkulu Tengah akhirnya memiliki sekretariat baru di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono secara daring membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
MUSYAWARAH Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatra Utara menegaskan komitmen memperkuat kebersamaan dan konsolidasi organisasi menjelang Pemilu 2029.
Kepala BPS RI Amalia Widyasanti ditetapkan sebagai Chair Governing Board ICP dalam Sidang Tahunan Komisi Statistik PBB di New York.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Bali, pada 13–14 Februari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved