Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam penyidikan kasus korupsi impor besi baja.
Adapun kelima saksi diperiksa untuk tiga tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Direktur Industri Logam pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) berinisial BS.
Inisial itu merujuk nama Budi Susanto yang menjabat sebagai Direktur Industri Logam periode Agustus 2020 sampai Januari 2022.
Baca juga: KPK Tengah Menginterogasi Hasil OTT di Yogyakarta
"Diperiksa untuk menjelaskan terkait penerbitan pertimbangan teknis dalam importasi besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedena dalam keterangan resmi, Selasa (7/6).
Empat saksi lainnya adalah Koordinator Software dan Content pada Direktorat ILMATE Nosadyan Nasyim dan Kepala Sub Direktorat Industri Logam Besi Dini Hanggandari. Lalu, Danil Zuhry Akbar selaku PNS pada Kemenperin, serta Kepala Puat Data dan Informasi pada Kemenperin Wulan Aprilia Permatasari.
Ketut menerangkan bahwa penyidik JAM-Pidsus mendalami Nosadyan terkait penjelasan teknis penerbitan pertimbangan teknis di Kemenperin. Sementara itu, Dini diperiksa terkait parameter pemberian pertimbangan teknis atas impor besi baja.
Lebih lanjut, Danil diperiksa terkait penerbitan pertimabangan teknis dalam importasi besi atau baja. Adapun pemeriksaan terhadap Wulan difokuskan untuk menjelaskan jumlah pertimbangan teknis atas impor besi atau baja.
Baca juga: Kemendagri: Ormas Diperlukan untuk Sukseskan Pemilu
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada 2016-2021," papar Ketut.
Diketahui, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka perorangan dalam kasus tersebut. Salah satunya, mantan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahan Banurea.
Lalu, dua tersangka lainnya, yakni Budi Hartono Linardi selaku pemilik PT Meraseti Logistik Indonesia dan manajer PT Meraset Logistik Indonesia bernama Taufiq.
Selain perorangan, Kejagung turut menersangkakan enam korporasi sebagai tersangka. Keenamnya adalah PT Bangun Era Sejahtera, PT Duta Sari Sejahtera, PT Inti Sumber Bajasakti, PT Jaya Arya Kemuning, PT Perwira Aditama Sejati dan PT Prasasti Metal Utama.(OL-11)
Tech Link Summit 2024 tidak hanya menjadi ajang pertemuan antara startup dan pelaku industri, tetapi juga wadah kolaborasi lintas sektor.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan rencananya untuk mengusulkan insentif bagi kendaraan hybrid kepada kementerian terkait.
Kemenperin khawatir kebijakan BMAD tidak akan efektif bendung impor ubin keramik seperti halnya kebijakan BMTP.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik cenderung stagnan pada angka satu juta unit.
Agus Gumiwang mengaku ingin mengetahui isi muatan kontainer untuk mengambil kebijakan yang tepat guna melindungi industri dalam negeri.
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini ada perintangan penyidikan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung membuka penyidikan perintangan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu telah diperiksa sebelum kasus korupsi yang melibatkan dirinya naik ke tahap penyidikan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Semarang. Kantor Wali Kota Semarang kini digeledah penyidik.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tegaskan perintah penyidikan datang dari pimpinan dan bukan dari Megawati Soekarnoputri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan kasus yang diduga menyeret anggota DPR RI dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved