Infrastruktur Teknologi Bisa Menghambat Pemilu 2024

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui bahwa infrastruktur teknologi bakal menjadi kendala pemerintah untuk kembali beradaptasi pascapandemi covid-19.

Hal itu diungkapkan Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar. Menurutnya, pandemi covid-19 memaksa kesiapan pemerintah daerah dan pemerintah umum untuk berubah.

Khususnya, terkait adaptasi teknologi jelang Pemilu 2024. Bahtiar menyebut pemerintah harus berinteraksi dengan warga di daerah atau pedalaman. Hal itu bisa dilakukan dengan menerapkan teknologi dalam prakteknya.

Sejatinya, lanjut dia, adaptasi teknologi sudah digaungkan Presiden Joko Widodo melalui Perpres tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik.

Namun, pihaknya mengakui bahwa kendalanya menyasar infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah. "Ini bagian dari perjuangan yang tentu harus kita lakukan," ujar Bahtiar, Selasa (7/6).

Di sisi lain, Bahtiar menilai Pilkada 2020 bisa dijadikan contoh, karena sukses digelar di saat pandemi covid-19. "Di negara lain terjadi kepanikan saat mereka melakukan proses demokrasi," jelasnya.

"Hal itu relatif terjadi karena ada banyak kontraksi. Namun, kita dalam situasi seperti itu relatif berjalan lancar," imbuhnya.

Pihaknya optimistis dengan pengalaman Pilkada 2020, Indonesia bisa melaksanakan Pemilu 2024 lebih baik. "Apalagi di situasi normal nanti, ketika kita menuju normal di 2024," pungkas dia.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti