Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tengah mempertimbangkan opsi untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Adapun KIB terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Ya, kita pertimbangkan juga (untuk bergabung)," ungkap Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam diskusi virtual, Sabtu (4/6).
Kholid mengatakan pihaknya tetap berkomunikasi dengan partai politik (parpol) yang bergabung dalam KIB. Namun, tidak dipungkiri bahwa PKS juga tengah menjalin komunikasi dengan parpol lain.
Baca juga: Jelang Pilpres, KIB Mulai Matangkan Arah Koalisi
"Kita lihat lah, waktu akan membuktikan. Tentunya pertimbangan masyarakat dan kader sangat penting (untuk arah koalisi)," imbuh Kholid.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan pihaknya atau KIB terbuka untuk menggaet parpol lain. Sebab, poros itu dibangun untuk menjaring dukungan seluas-luasnya dalam Pemilu 2024.
"Ya kita terbuka dengan siapapun lah di luar yang tiga sudah bergabung. Kita masih bisa mengajak Pak Kholid barangkali mau bersama-sama," pungkas Baidowi.(OL-11)
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved