Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) Eko Pratama menyampaikan klarifikasi atas kabar terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) yang dikaitkan dengan BEM Nusantara.
"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi, karena Aliansi BEM Nusantara sempat dikait-kaitkan dengan partai yang saya pimpin. Saya tegaskan bahwa Partai Mahasiswa Indonesia bukanlah bagian dari Aliansi BEM Nusantara, begitupun juga sebaliknya. Itu adalah dua ruang yang berbeda," ungkap Eko Pratama dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (28/5).
Eko juga menjelaskan kepada publik bahwa pendirian PMI adalah sikap politik pribadinya.
"Pandangan publik mengarah kepada BEM Nusantara, karena pada saat partai itu muncul ke permukaan status saya masih sebagai Koordinator Pusat BEM Nusantara. Akan tetapi perlu saya tegaskan bahwa mendirikan Partai Mahasiswa Indonesia adalah sikap politik pribadi saya, bukan dari Aliansi BEM Nusantara," tegasnya.
Eko juga menyampaikan permohonan maaf kepada BEM Nusantara, para pengurus dan seluruh BEM yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara atas apa yang terjadi.
"Sekali lagi saya mohon maaf kepada kawan-kawan BEM Nusantara, semoga dengan adanya klarifikasi ini, Aliansi BEM Nusantara dapat lepas dari tudingan-tudingan yang mengarah kepada Aliansi BEM Nusantara," pungkasnya. (OL-8)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved