Mengaku Kerap Diintimidasi, Gubernur Papua Minta Perhatian dari Presiden

GUBERNUR Papua Lukas Enembe mengaku kerap mendapatkan intimidasi dan teror selama menjabat. Bahkan, dirinya mengklaim sebagai satu-satunya dari 34 gubernur di Indonesia yang mendapat perlakuan tidak mengenakan. 

Lukas pun meminta adanya perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Amnesty International Indonesia di Kantor Badan Penghubung Pemprov Papua, Jakarta.

"Pemerintah Papua sama sekali tidak berdaya, dibungkam. Jokowi lihat ini. Ini masalah besar, setiap hari dibungkam, diintimidasi," tegasnya, Jumat (27/5).

Baca juga: Panglima TNI: Penumpasan KKB Papua akan Berlangsung Jangka Panjang

Menurut Juru Bicara Pemprov Papua Muhammad Rifai Darus, intimidasi yang dialami Lukas mulai terjadi dalam kepemimpinan periode kedua, khususnya dalam setahun terakhir. Intimidasi itu berupa penyebaran berita bohong (hoaks) terkait aktivitas Lukas.

"Jadi, beliau berada di mana selalu saja ada yang memfoto secara rahasia. Kemudian menaikkan dalam bentuk meme dan beritanya hoaks," jelas Rifai.

Setidaknya, ada sekitar 100 hoaks yang telah tersebar mengenai kegiatan Lukas. Pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Salah satu tuduhan yang dilekatkan pada Lukas ialah bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Baa juga: Kepala Suku Papua Puji Kinerja para Pembantu Presiden

"Beliau (Lukas) merasa bahwa kok saya NKRI murni, kemudian nasionalisme saya diragukan. Bahkan saya dibungkam dengan tuduhan-tuduhan seperti itu," ujar Rifai meniru perkataan Lukas.

Pertemuan Lukas dengan Amnesty untuk mendengar laporan Amnesty terkait pemantauan keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di penambangan emas Blok Wabu. Amnesty menyebut ada peningkatan eskalasi militer di wilayah Intan Jaya, yang mengakibatkan pelanggaran HAM sejak 2020.

Mengamini laporan Amnesty, Lukas telah menyurati Menteri ESDM pada 18 Februari 2022. Dalam hal ini, Pemprov Papua menegaskan kondisi keamanan di wilayah Blok Wabu belum kondusif. Surat tersebut sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan Amnesty ke Pemprov Papua.(OL-11)