Kejagung Periksa Bekas Plt Dirut Krakatau Engineering Usut Korupsi Pabrik Blast Furnace

PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) memeriksa mantan Direktur Bisnis dan Operasi I pada PT Krakatau Engineering berinisial FP sebagai saksi. 

Pemeriksaan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi proyek pabrik peleburan baja tanur tinggi atau blast furnace yang dibangun PT Krakatau Steel pada 2011.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, FP sempat menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan merangkap pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Krakatau Engineering dalam kurun waktu 2 Oktober 2017 sampai 29 Desember 2017. 

Saat itu, FP melakukan negosiasi kontrak dengan beberapa subkontraktor dengan nilai antara Rp500 juta sampai Rp2 miliar.

"Serta melakukan perikatan kontrak bridging loan (pinjaman lunak) untuk pembangunan BFC Project dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel periode Oktober 2017," jelas Ketut melalui keterangan tertulis, Rabu (11/5).

Krakatau Engineering sendiri menjadi salah satu pemenang lelang pembangunan pabrik selain Konsorsium MCC CERI dari Tiongkok.

Menurut Ketut, pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada FP dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasaan dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Dugaan rasuah di Krakatau Steel terendus setelah ditemukan adanya biaya operasi produksi yang lebih tinggi dari harga baja di pasaran saat uji coba. Sampai Desember 2019, pabrik bernilai kontrak Rp6,921 itu belum 100 persen dibangun.

Terpisah, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengungkap pihaknya segera menetapkan tersangka dalam perkara korupsi pembangunan pabrik blast furnace oleh Krakatau Steel. Penyidik, lanjutnya, akan melakukan gelar perkara dengan ahli yang dilibatkan.

"(Penetapan tersangka) eggak akan lama lagi segera kita ekspose," pungkasnya. (OL-8)