Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BUPATI Bogor nonaktif Ade Yasin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/4). Ia diduga melakukan suap terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Bogor agar mendapatkan audit wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2021. Tidak hanya itu, proyek pemerintah Kabupaten Bogor juga disebut kerap bermasalah.
Organisasi nonpemerintah, Center for Budget Analysis (CBA), menemukan banyak dugaan penyimpangan terkait proyek-proyek Kabupaten Bogor. Salah satunya pengadaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022.
"Dari total 416 pengadaan yang tercatat semuanya menggunakan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Bahkan ada 39 proyek dengan pagu di atas Rp200 juta menggunakan metode pengadaan langsung. Ini jelas melanggar aturan,"ujar Koordinatoe CBA Jajang Nuriman, Kamis (28/4).
Selain temuan itu, Jajang menyebut ada sejumlah proyek pada satuan kerja lainnya yang bermasalah pada tahun anggaran 2021. Ia merinci ada empat proyek mencurigakan di satuan dinas pendidikan yakni proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Kalong Jayamarni, menghabiskan anggaran Rp536.342.600, proyek rehabilitasi Ruang Kelas SDN Angsana 01 Kec. Leuwiliang, menghabiskan anggaran Rp334.262.978, proyek rehabilitasi habilitasi ruang kelas bertingkat SDN Ciangger 03 Kec. Cigudeg menghabiskan anggaran Rp497.045.000, proyek ruang kelas SD Negeri Kalong 03, menghabiskan anggaran Rp533.912.576.
Baca juga: Ade Yasin Mengaku Dipaksa Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Anak Buah
Jajang menjelaskan, empat proyek dinas pendidikan itu janggal karena selalu dimenangkan satu perusahaan yang sama, yakni CV Nurani Cipta Mandiri (NCM) yang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No 29 F Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Berdasarkan penelusuran CBA, CV NCM juga memenangkan proyek Pemkab Kab Bogor lainnya di tahun 2020, yakni proyek peningkatan jalan kota Batu/Bts. Kota Bogor - Ciapus yang menghabiskan anggaran Rp1.162.763.363 pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ucapnya.
Pada tahun anggaran 2022, sambung Jajang, CV NCM memenangkan tender lainnya yakni proyek peningkatan jalan Kemang - Kalisuren Kecamatan Tajurhalang dengan pagu Rp5,5 miliar pada dinas PUPR. Itu, dikarenakan hanya satu perusahaan yakni CV NCM yang mengajukan tawaran harga.
"Diduga kuat CV NCM merupakan salah satu perusahaan favorit Pemkab Bogor karena selalu memenangkan tender," tuturnya.
Center for Budget Analysis CBA berharap pascaditangkapnya Ade Yasin, KPK benar serius melakukan penyelidikan atas pengelolaan anggaran Kabupaten Bogor selama kepemimpinan Ade Yasin.
"Karena dari pucuk pimpinan saja sudah terbukti bermasalah dan patut diduga praktik dugaan korupsi terjadi secara berjamaah, masif, dan terstruktur," tukas Jajang. (P-5)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Putusan majelis hakim lebih tinggi satu tahun dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).
Istighatsah yang digelar serentak empat hari berturut-turut sejak Jumat (17/9) itu merupakan bentuk dukungan para ulama untuk proses hukum Ade Yasin.
Selain itu, penyidik KPK juga memanggil dua PNS pada Dinas PUPR Pemkab Bogor Aldino Putra dan Rizki Akbar.
TIM pengacara terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengajukan eksepsi untuk membantah jaksa KPK yang mendakwa Ade Yasin menyuruh anak buahnya menyuap auditor BPK.
Informasi ini diulik saat KPK memeriksa Ade Yasin, kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka sekaligus pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah.
Ade Yasin diduga memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memberikan fasilitas dan sejumlah uang untuk membantu para auditor BPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved