Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UPAYA pemerintah memperkuat sistem pertahanan dengan meresmikan holding BUMN Defend ID dinilai sebagai langkah yang tepat.
Anggota Komisii I DPR Fadli Zon mengatakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau yang besar, membutuhkan sistem pertahanan yang kuat.
"Industri pertahanan memang sangat penting. Indonesia ini negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Agak sulit mempunyai sistem pertahanan yang berbeda. Jadi, memang kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satunya dengan membuat holding ini," ujarnya, Kamis (21/4).
Baca juga: Resmikan Defend ID, Presiden: Sudah Saya Tunggu Sejak Lama
Fadli memperkirakan holding di sektor BUMN pertahanan itu dapat berjalan dengan efisien. Pihaknya juga optimistis Indonesia bisa menghasilkan produk pertahanan yang dibutuhkan untuk sektor darat, laut, maupun udara.
"Kalau ini berjalan efisien, kita bisa memproduksi produk pertahanan yang sangat dibutuhkan," pungkasnya.
Indonesia dikatakannya masih memiliki ancaman fisik serangan atau ancaman perang. Fadli mencontohkan di Laut China Selatan, yang menjadi ancaman nyata di mana banyak kapal asing beroperasi di zona eklusif ekonomi Indonesia.
Baca juga: Menhan Prabowo Menjadi Tamu Istimewa Putra Mahkota Arab Saudi
"Sampai sekarang, kita lihat kapal negara asing masuk dan beroperasi di wilayah zona eksklusif ekonomi. Jumlahnya puluhan, mungkin ratusan," pungkasnya.
Adanya ancaman perang, lanjut dia, seharusnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa dibutuhkan alutsista yang kuat. "Kita perlu satelit dan sebagainya untuk memantau, misalnya di Laut China Selatan," sambungnya.(OL-11)
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
sastrawan memiliki peranan penting dalam menularkan dan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk bergerak bersama menciptakan perdamaian dan keadilan
BKSAP DPR akan memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat
Kehadiran Indonesia di benua Afrika yang berpenduduk hampir 1,5 miliar jiwa masih perlu ditingkatkan, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan.
Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memajukan demokrasi lingkungan (environmental democracy) dan mengatasi korupsi hijau.
KETUA Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon mendorong sidang parlemen dunia atau Inter Parliamentary Union (IPU) menyuarakan penyelesaian konflik Israel-Palestina
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved