Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LIMA anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa (12/4) ini.
Para anggota Bawaslu mengaku mengemban tugas yang sangat berat. Pasalnya, mereka harus mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan serentak pada 2024.
"Amanah ini begitu berat bagi kami, terutama melihat kompleksitas pemilu dan juga pilkada, yang akan dilaksanakan dalam satu tahun yang sama, yakni di 2024," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Istana Negara.
Baca juga: Setelah Dilantik Presiden, KPU Langsung Bekerja
Dirinya pun meminta dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah, DPR RI dan seluruh elemen bangsa. Sehingga, tugas dan tanggung jawab bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Tugas pertama yang akan dikerjakan tim yang berisi Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Totok Haryono dan Herwyn Jefler H. Malond, yaitu mengevaluasi kinerja yang dilakukan para anggota Bawaslu periode sebelumnya.
Rahmat mengatakan pihaknya akan menyerap seluruh proses yang telah berjalan selama ini. Kemudian, bersama-sama melakukan rencana ke depan. "Bagaimana standar tata laksana pengawasan pemilu dilakukan dan memperbaiki yang belum maksimal," imbuhnya.
Baca juga: Temui BEM UI, Luhut Minta Mahasiswa Belajar Demokrasi
Pihaknya juga berharap agar KPU, dalam waktu dekat, bisa menerbitkan peraturan KPU. Dengan begitu, Bawaslu juga dapat segera menyusun regulasi pengawasan yang tepat dan sesuai kebutuhan seluruh proses tahapan pemilu.
"Kami berharap peraturan KPU bisa segera disahkan. Sehingga, kami bisa menyusun peraturan Bawaslu untuk mengawasi seluruh proses tahapan," jelas Rahmat. Selanjutnya, akan dilakukan seleksi anggota untuk mengisi Bawaslu di tingkat provinsi.(OL-11)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman menyoroti lemahnya pengawasan sistem merit pasca-penghapusan KASN yang memicu praktik jual beli jabatan oleh kepala daerah.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung terus melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang selama bulan suci Ramadan.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved