Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meyakini jika cinta bisa menghapus segala bentuk tindak pidana korupsi di daerah. Karena itu, pihaknya meminta pada kepala daerah untuk meningkatkan rasa cinta kepada masyarakat.
"Kepala daerah adalah bapak atau orangtua yang harus cinta dan karenanya berkomitmen pada kemakmuran semua rakyat dan daerahnya," kata Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (30/3).
Ghufron mengatakan meningkatkan cinta kepada masyarakat lebih ampuh dalam memberantas korupsi ketimbang skor monitoring corruption perception (MCP). Masih banyak daerah yang ditemukan kasus suap padahal skor MCP-nya tinggi.
"Tidak sedikit yang capaian MCP nya bagus namun masih banyak suap itu karena motivasi dan dedikasi kepala daerah memenuhi MCP hanya sebagai pemenuhan formil atau administratif saja," ujar Ghufron.
Peningkatan cinta kepada masyarakat diyakini bisa membuat pejabat berpikir dua kali untuk menerima suap atau melakukan korupsi. Pasalnya, menerima suap atau melakukan korupsi bakal sama dengan menyakiti orang tercinta.
"Tanpa kesadaran dan dedikasi kecintaan kepada rakyat MCP pun penindakan akan terus menjadi kegiatan rutin yang tak berkesudahan," tutur Ghufron.
Baca juga: KPK Lelang 2 Jetski Milik Eks Gubernur Sulsel
Atas dasar itulah pejabat daerah diminta meningkatkan rasa cintanya kepada masyarakat. Ghufron yakin masyarakat daerah bisa makmur jika pejabatnya bekerja dengan cinta.
"KPK mengingatkan agar kepala daerah memahami jati diri kepala daerah adalah kepala keluarga segenap warga daerahnya, perut yang harus dikenyangkan adalah perut seluruh rakyat, kesehatan pendidikan dan semua kepentingan publik harus dipenuhi bagi seluruh rakyat daerahnya," pungkasnya.(OL-5)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved