Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Staf Presiden optimistis RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bisa disahkan pada Februari mendatang.
Saat ini, draf peraturan perundangan tersebut masih berada di parlemen dan akan ditetapkan sebagai inisiatif DPR RI dalam Sidang Paripurna pada 18 Januari mendatang.
Setelah itu, draf final akan diserahkan kepada pemerintah dan disesuaikan dengan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang telah disiapkan Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU TPKS.
"Kalau melihat dari progresnya, harusnya bisa selesai Februari ini karena pembahasan di pemerintah semestinya tidak memakan waktu lama. Kita sekarang juga sudah membahas DIM. Kita bekerja secara paralel," ujar Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani di kantornya, Jakarta, Selasa (11/1).
Baca juga: Pekan Depan RUU TPKS Resmi Inisiatif DPR
Pemerintah, lanjut dia, sangat mendorong agar RUU TPKS bisa segera disahkan karena sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus dan melindungi para korban kejahatan susila.
Jaleswari menjelaskan, selama ini, pembahasan RUU itu berlarut-larut karena ada dinamika yang terjadi di ranah DPR.
Sebagian dari mereka tidak mendukung karena alasan-alasan tertentu.
"Ada wilayah seperti di DPR yang memang tidak bisa kita kendalikan. Sampai akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan sikap. Itu membuat partai-partai terutama pendukung pemerintahan juga akhirnya bersikap jelas," tuturnya.(OL-4)
Judicial review di Indonesia sering disebut sebagai post facto yang berarti yang diuji MK bukanlah rancangan undang-undang
Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).
Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.
Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.
Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati setiap putusan MK dan memandang perbedaan pendapat hukum sebagai hal yang normal dalam negara demokratis.
Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, kemarin, dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved