Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 belum berencana membuat pakta integritas sebagaimana yang diusulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu. Demikian disampaikan Ketua Timsel Juri Ardiantoro.
"Di internal timsel belum ada rencana untuk membuat pakta integritas secara tertulis bagi calon," katanya melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Sabtu (1/1).
Baca juga: Jaksa Agung Apresiasi Erick Thohir Bantu Ungkap Kasus Jiwasraya dan Asabri
Juri berpendapat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur keanggotaan dan seleksi sudah dipenuhi dengan ketentuan kewajiban bagi anggota KPU dan Bawaslu untuk berintegritas. Oleh karenanya, beleid itu dinilai lebih tinggi untuk mewajibkan integritas bagi para anggota.
"Jadi, ada atau tidak ada pernyataan tertulis (pakta integritas), UU sudah mewajibkannya," terang Juri.
Ia juga mengatakan bahwa di level Timsel, integritas sudah secara otomatis menjadi ukuran penilaian paling tinggi. Lebih lanjut, ketentuan integritas calon anggota KPU-Bawaslu juga tidak hilang menjelang proses fit and proper test di DPR.
"DPR juga mestinya melakukan hal yang sama, yakni pilih yang paling berintegritas dan menolak jika ada yang lobby-lobby dari para calon," tandasnya. (OL-6)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved