Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KELUARGA Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKPPI) kembali mencalonkan Pontjo Sutowo menjadi Ketua Umum FKPPI periose periode 2021-2026. Rencananya, Pontjo akan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) FKPPI di Jakarta, 20-22 Desember 2021 yang akan dibuka Presiden Joko Widodo.
“Saat ini tidak ada yang mendaftar lagi sebagai calon Ketua Umum FKPPI periode 2021-2026. Insya Allah, calon tunggal hanya Pak Pontjo Sutowo,” kata Wakil Ketua Umum FKPPI, Dudhe Makmun Murod, Jumat (17/12).
Pontjo merupakan Ketua Umum FKPPI periode 2016-2021 yang maju sebagai calon petahana. Dudhe mengatakan sejumlah daerah telah menggelar rapat pimpinan untuk memberikan suaranya kepada Pontjo kembali menjadi Ketua Umum FKPPI.
“Selain itu, kita sudah tahu beliau sangat lama di FKPPI, makanya tidak ada istilahnya alasan untuk tidak memilih kembali Pak Pontjo. Dan tidak ada nama-nama lain yang maju dalam Munas ini. Kita tunggu sampai hari H. Insyaalah Pak Pontjo kembali jadi ketua umum. Karena suara dari daerah sudah rapim," jelas dia.
Dudhe menyampaikan kembali pesan dari kegiatan Munas FKPPI nanti bahwa semangatnya untuk bela negara. Ia menegaskan Keluarga Besar FKPPI siap menjadi garda terdepan dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Komitmen FKPPI akan berada garis terdepan untuk membela negara dari setiap ancaman, baik dari luar maupun ancaman dalam,” ujarnya.
Makanya, Dudhe mengatakan alasan dibentuknya FKPPI sebagai organisasi kemasyarakatan untuk lebih bersatu dan disiplin. Sebab, belakangan memang ada ketidaksiplinan dan keonaran yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan.
“Kami FKPPI sebetulnya membawa stigma berat, karena kami anak-anak kolong. Mungkin tahu reputasi anak-anak kolong itu mereka suka berkelahi zaman dulu,” ucapnya.
Makanya, lanjut dia, organisasi ini dibentuk tujuan utama dulu menghilangkan adanya bentrokan anak kolong. Dengan adanya FKPPI ini, semua menjadi bersatu dan berdisiplin karena pembinanya dari TNI dan Polri sehingga anak-anak lebih disiplin daripada dulu.
“Kedepan, kita tidak ingin stigma organisasi jadi tukang pukul seperti itu. Itu tidak ada agenda kita. Tujuan kita bentuk FKPPI menghindarkan bentrok antar komplek,” tandasnya.
Sementara, Pontjo Sutowo menegaskan, Munas Ke-10 FKPPI bertujuan untuk memperkokoh organisasi ini dalam misi membela negara. Ia berpandangan FKPPI merupakan anak-anak dari para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, inti dasar dari FKPPI itu adalah melakukan bela negara. “Munas bukan sekadar untuk pergantian kepengurusan melainkan untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh FKPPI dalam bela negara,” pungkasnya. (Ant/OL-8)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved