Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR RI Fadli Zon menilai kecurangan Pemilu yang begitu masif seharusnya bisa ditindak secara serius oleh penyelenggara Pemilu. Karena ini berkaitan dengan konstitusionalitas dan legitimasi hasil Pemilu, Fadli pun menghimpun banyak informasi kecurangan, seperti money politics hingga salah input data yang menurutnya adalah kecurangan Pemilu yang paling mendasar.
Hal itu ia ungkapkan saat mengunjungi Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (3/5) kemarin, guna menjalankan tugas pengawasan DPR RI terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Turut serta mendampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria.
“Kita datang ke KPU sebagai Pimpinan DPR dan untuk melihat langsung bagaimana menghitung suara baik software dan hardware. Karena ini sudah jadi perbincangan di masyarakat terkait salah input,” ujar Fadli.
Menurut Fadli, penghitungan KPU seharusnya bisa dilakukan secara profesional, mengingat anggaran yang digunakan untuk Pemilu cukup besar. Salah input data, menurut Fadli, adalah kesalahan terbesar KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.
Karena salah input ini telah menjadi perhatian masyarakat yang cukup besar, sehingga perlu disikapi secara serius agar marwah KPU tetap dijaga kepercayaannya oleh masyarakat. Jika KPU sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, maka itu akan menjadi masalah baru. “Menurut saya ini sudah mendapatkan perhatian masyarakat. Ini harus segera ditangani,” sambung politisi Partai Gerindra ini.
Secara kelembagaan, nantinya DPR RI akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Untuk sementara, ia akan terus mengumpulkan bukti dan data kecurangan Pemilu.
“Sekarang ini contoh kecurangan itu nyata dan ini akan dikumpulkan untuk jadi bukti dan evaluasi untuk sistem ke depan. Terutama untuk salah input, menurut saya itu kecurangan, bukan kelalaian,” tutup Fadli. (RO/OL-6)
Fadli Zon menegaskan bahwa pandangannya tidak dimaksudkan untuk membelokkan sejarah, melainkan berdasarkan kajian yang ia lakukan.
Kebijakan mempertahankan subsidi merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Pendekatan terhadap bahasa daerah perlu bergeser dari pola pelestarian pasif menuju revitalisasi yang lebih aktif.
Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada masa Presiden B. J. Habibie telah menyimpulkan secara tegas adanya kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut.
Sejarawan Ita Fatia Nadia tegaskan perkosaan massal 1998 adalah fakta, desak PTUN nyatakan Fadli Zon keliru. Kesaksian korban menguatkan bukti.
Saat ini tim terkait penulisan buku tersebut yang rencananya juga akan dihadirkan dalam bentuk e-book itu, masih menyelesaikan urusan teknis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved