Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyesalkan sebelumnya tidak adanya mitigasi bencana di lokasi sekitar Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.
Hal tersebut menjadi salah satu pelajaran penting yang diperolehnya dari lawatan Komisi VIII DPR RI ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu.
“Pelajaran penting dari kunjungan kami ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru yakni belum adanya mitigasi bencana," kata Ace dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (13/12/).
"Terjadi seperti lahar dan lava, termasuk guguran awan panas. Kita bisa bayangkan masyarakat lari tunggang langgang, tanpa tahu kemana mereka akan dievakuasi," jelasnya.
"Tidak disiapkan jika terjadi lahar panas, mereka harus lari kemana, tidak ada tempat khusus dipersiapkan untuk evakuasi,” ungkap Ace.
Jadi, lanjut politikus Partai Golkar ini, pembelajaran buat seluruh pihak terkait bahwa kesiapsiagaan bencana itu menjadi sangat penting dalam konteks mempersiapkan mitigasi bencana itu.
Sejatinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki peta rawan bencana, termasuk Peta Gunung Aktif yang kemudian bisa dipersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
Legislator dapil Jawa Barat II itu mengutip pendapat Anggota DPR RI yang sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid yang mengungkapkan dari sekitar delapan ribu desa di Indonesia, hanya 9,5% yang memiliki sistem peringatan dini bencana, dan 6% yang memiliki jalur evakuasi. Jadi artinya masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana.
“Bahkan kalau kita ke Bandung saja (yang berdekatan dengan ibu kota), baik potensi banjir, longsor, gunung merapi yang merupakan patahan Lembang, menurut saya saat ini kita tidak punya kemampuan resilience bencana," kata Nurwahid.
"Sehingga yang terjadi di Semeru ini memang karena kita belum siap. Belum mempersiapkan diri untuk evakuasi, tempat pengungsian dan lainnya. Hal itu tentu sangat kita sesalkan,” paparnya.
Ace mengajak Kepala BNPB yang notabene merupakan seorang prajurit TNI aktif yang masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk bersama-sama menjalani tugas misi suci menyelamatkan bangsa ini dari potensi bencana yang cukup besar.
“Harus gerak cepat dalam konteks relokasi dan tanggap darurat terhadap para pengungsi yang hampir semua mengaku trauma dan harus menjadi tempat baru,” pesan Ace. (RO/OL-09)
KERUGIAN materiel akibat bencana di Kota Sukabumi, Jawa Barat, mencapai sekitar Rp5 miliar. Berbagai bencana terjadi kurun tiga bulan atau selama periode Januari-Maret tahun ini.
Sejumlah siswa SDN Supiturang 02 mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas madrasah diniyah di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
Struktur tanah yang tipis di atas lapisan batuan membuat lereng sangat rentan runtuh, terutama saat dipicu curah hujan tinggi.
Banjir melanda Kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur mencatat sebanyak 79 rumah rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 yang terjadi pada Kamis (9/4).
Longsor menutup akses jalan nasional di Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved