Jabatan Wakil Panglima TNI Dinilai Kontraproduktif

PENELITI Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) Beni Sukadis menilai posisi wakil panglima TNI yang dihidupkan lagi dalam masa presiden Jokowi sebenar tidak perlu ada. Jabatan wakil panglima TNI dinilai tidak memiliki urgensi terhadap pertahanan negara.

"Karena tidak ada urgensinya. JIka Panglima berhalangan cukup diwakilkan oleh Kasum TNI sebgai nomor dua di Mabes TNI atau tiga Kepala staf angkatan," ujar Beni di Jakarta, Sabtu (4/12).

Menurut Beni, restrukturisasi dalam organisasi TNI dengan membuat posisi wakil panglima TNI sangatlah politis. Penempatan wakil panglima TNI cenderung untuk memenuhi kebutuhan penempatan perwira tinggi (pati) dan mempercepat rotasi dan promosi.

"Karena sekitar belasan tahun terakhir ada penumpukan ratusan kolonel dan letkol yang tidak memiliki jabatan/posisi," ujarnya.

Sebelumnya, Kasal Laksamana Yudo Margono dikabarkan bakal jadi Wakil Panglima TNI, setelah Jenderal Andika Perkasa dilantik oleh presiden sebagai Panglima TNI.

Adapun Dasar hukum posisi jabatan wakil panglima TNI adalah Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo.

Pada Perpres tersebut tidak mengatur secara rinci persyaratan dan mekanisme pengangkatan wakil panglima TNI sebagaimana mekanisme dan persyaratan pengangkatan Panglima TNI dalam UU No. 34 Tahun 2004.

Tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa jabatan wakil panglima TNI harus yang sudah menduduki jabatan Kepada Staf Angkatan.

Dengan demikian, posisi wakil panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden sepenuhnya, dengan mengikuti mekanisme internal TNI dan administrasi tata kelola pemerintahan. (Uta/OL-09)