Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ke pengadilan.
Adapun Yoory bakal menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Munjul di Jakarta Timur. "Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Yoory ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (8/10).
Yoory dikenai dakwaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikir juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penahanan Yoory menjadi kewenangan pengadilan. Saat ini, tim jaksa KPK menunggu jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.
Baca juga: Anies Harap Pemeriksaan di KPK Bantu Pengusutan Kasus Munjul
"Tim jaksa selanjutnya menunggu penetapan penunjukan majelis hakim, penetapan penahanan dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan," imbuh Ali.
Lembaga antirasuah pun sudah menyelesaikan penyidikan empat tersangka lain dalam kasus tersebut. Berkas perkara mereka juga telah dilimpahkan ke penuntutan.
Empat tersangka yang selesai penyidikannya, yakni Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar dan tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.
Baca juga: Pesan KPK ke Kemendag, Perbaiki Sistem untuk Tutup Celah Korupsi
Dalam waktu 14 hari, tim jaksa KPK akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan. Rencananya, persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. "Tim jaksa diberikan waktu untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan," pungkasnya.
Menyoroti kasus yang menjerat Yoory, KPK menduga proses pembelian tanah di Munjul oleh Sarana Jaya telah menyalahi aturan. Akibatnya, pengadaan tanah oleh perusahaan pelat merah DKI itu ditaksir merugikan keuangan negara Rp152,5 miliar.(OL-11)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Pemeriksaan untuk menggali kasus dugaan korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Tahun 2010-2022.
PENUNJUKAN Mahfud MD menjadi cawapres nomor urut 3 menguak tabir kontroversi terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pasangan Jokowi pada periode kedua pemerintahannya
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
"Saya melihat serangan paling telak terhadap KPK adalah ketika ada 'kuda troya' saya menyebutnya kuda troya, di mana unsur-unsur di eksternal KPK berhasil masuk ke internal KPK," kata Zainur.
SIDANG lanjutan kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo menghadirkan 11 orang saksi memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil sejumlah barang bukti saat menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jakarta, pada Selasa, 23 Mei 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved