Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius meminta DPR untuk fokus menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dibandingkan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Pasalnya selama ini DPR dianggap belum menorehkan prestasi yang baik dalam penyelesaian pembahasan RUU di parelemen.
"Komitmen untuk bekerja keras itu tentu tak terjawab dengan menyambangi negara lain, yang hampir pasti tidak akan jelas hasilnya. Mereka harus duduk dan rapat serius membahas RUU. Bukan malah hilir mudik keluar negeri," kritik Lucius saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (2/10).
Lucius menganggap kunker Baleg ke Brasil dan Ekuador sebagaimana tercantum dalam surat edaran sekretariat Baleg nampak seperti kamuflase. Alasan untuk pembahasan RUU Tindak Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) di luar negeri dinilai kurang masuk akal.
"Bagaimana bisa mereka keluar negeri dalam rangka fungsi diplomasi untuk penguatan kelembagaan dalam rangka menyusun RUU TPKS," tuturnya.
Lucius menilai, dari awal tujuan Baleg melakukan kunker ke Brasil dan Ekuador sudah tidak jelas. Pembahasan RUU TPKS hanya dijadikan alasan untuk bisa berpergian ke luar negeri. Begitupun dengan rencana kunker luar negeri yang akan dilakukan oleh Komisi I DPR.
Baca juga : Selain Baleg. Komisi I DPR juga Berencana Kunker ke Amerika
"Mereka hanya memanfaatkan RUU PKS sebagai alasan karena banyak menjadi perhatian publik diharapkan alasan tersebut tak dikritik publik. Saya kira Komisi I juga setali tiga uang dengan Baleg," ungkapnya.
Lucius menilai alasan sesungguhnya kunker luar negeri itu hanya untuk urusan menghabiskan slot anggaran yang belum terpakai di tahun 2021. Sebelum tahun berakhir, anggaran itu harus dipakai, tak peduli betapa anehnya pilihan mereka untuk menghabiskan anggaran tersebut.
"Maka hampir pasti tidak ada urgensi dan manfaatnya kunker-kunker Baleg dan Komisi I itu. Bagaimana mau ada hasilnya, wong kerjaan yang sudah dari kemarin-kemarin telah dilakukan saja sampai sekarang tidak jelas hasilnya. Bagaimana bisa dengan kunker ini mereka akan pulang ke dalam negeri dengan torehan kinerja yang memuaskan," tanyanya.
Rencana kunker luar negeri yang akan dilakukan oleh para anggota DPR mendapatkan resistensi dari publik. Selain Baleg yang akan berangkat ke dua negara yakni Ekuador dan Brazil untuk membahas RUU TPKS, Komisi I DPR dikabarkan juga akan melakukan perjalanan serupa ke 3 negara yakni Amerika Serikat, Brasil, dan Belanda.
Informasi rencana keberangkatan Anggota Komisi I DPR ke Amerika Serikat, Brasil, dan Belanda disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sepekan silam tepatnya pada 22 September lalu.
"Untuk info kepada Pak Wamen dan Pak Sekjen, Komisi I akan ke USA ke Brazil dan ke Netherland. Pak Utut akan ke Holand Sprecher. Biar ketemu Houden Dat di situ," ujar Utut di Ruang Rapat Komisi I kala itu. (OL-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved