Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH partai sudah mengemukakan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) padahal pemilihan presiden masih terlampau jauh. Berbeda dengan Partai NasDem yang memilih untuk menahan diri dan fokus menanggulangi pandemi Covid-19 dan dampaknya.
"Kami tidak ingin mengomentari baliho-baliho (capres) itu. Kita mengedepankan upaya untuk membantu pemerintah dalam memerangi pandemi Covid-19. Kita semua bahu membahu harus membantu pemerintah," ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali di sela-sela Rapat Koordinasi Wilayah Partai NasDem Sulawesi Tenggara, Rabu (29/9).
Ali mengatakan di tengah pandemi yang belum bisa dituntaskan sepenuhnya ini, sangatlah tidak elok dan kurang pantas untuk menilai figur tertentu sebagai kandidat di pesta demokrasi 2024. Sebab masih banyak waktu bagi para tokoh bangsa untuk membuktikan kapasitas dan kredibilitasnya.
"Biarkan juga masyarakat untuk melihat dan menilai track record dan kemampuan para figur yang ada," urainya.
Baca juga : Novel Baswedan dkk jadi ASN Polri, Istana: Itu Solusi Menyelesaikan Masalah
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR ini mengatakan, pihaknya menunggu pandemi ini mereda untuk dapat memikirkan sosok yang akan diusung di pilpres. "Jadi, NasDem tidak mau terburu-buru. Apalagi, kewenangan untuk melakukan blocking politik capres tidak berada di tangan wakil ketua umum. Itu domain ketua umum," ungkap Ali.
Kebijakan serupa juga dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jika partai-partai lain sudah menempatkan calon-calon bupati, wali kota maupun gubernur namun Partai NasDem memilih untuk fokus menangani masalah yang menerpa rakyat.
"Kami tidak mau ikut-ikutan. Kami punya strategi sendiri. Membicarakan persoalan kepala daerah itu rasanya sangat tidak arif kita bicarakan hari ini, karena ketua umum kami membangun partai ini untuk menjadi rumah perjuangan untuk semua orang," terang Ali.
Jadi, biarkan masyarakat mengkontribusikan keinginannya terhadap figur-figur yang punya kapasitas. Dari situ baru dievaluasi dan menerima masukan-masukan masyarakat pada tokoh yang potensial. Karena Partai NasDem tidak membatasi pada kader partai sendiri, tapi tokoh-tokoh lain yang punya integritas diri dan komitmen, itu NasDem pastikan bisa menjadi pemimpin.
Yang jauh lebih penting saat ini adalah seluruh fungsionaris DPP hingga DPD melakukan konsolidasi dan pembentukan struktur partai. "Memastikan terbentuknya kepengurusan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia pada awal 2022," pungkasnya. (OL-2)
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved