Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJAK awal berdiri, NU pada hakekatnya memiliki satu tujuan yang tidak pernah berubah, yakni membawa perbaikan, baik dalam lingkup keagamaan maupun kemasyarakatan.
Oleh karena itu, organisasi Islam terbesar se-Indonesia tersebut harus mampu mengonsolidasikan diri, menyatukan seluruh potensi supaya selalu utuh dan mampu menggapai tujuan yang ditetapkan.
Demikian disampaikan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar NU, Sabtu (25/9).
Dalam upaya menuju perbaikan, tentu diperlukan strategi yang harus dimatangkan. Munas, menurutnya, adalah forum yang sangat baik yang harus bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut.
Baca juga: Munas Alim Ulama NU Bahas Criptocurrency Hingga UU Penodaan Agama
"Munas adalah forum penting dalam rangka membuat garis-garis bagi organisasi untuk bekal melangkah menuju perbaikan," ujar Maruf yang hadir secara daring.
Ia mengingatkan ada tiga tantangan serius yang akan dihadapi bangsa di masa mendatang.
Bisa jadi, tantangan-tantangan tersebut akan jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan yang ada saat ini.
Yang pertama adalah terkait perkembangan paham-paham ekstremisme, baik yang bersifat radikal maupun apatis soal keagamaan.
"Ini menjadi penting. Masih banyak umat Islam yang berpikir tekstual, hanya berpegang pada teks. Ada juga yang memberi penafsiran berlebih. Oleh karena itu, kita harus bisa menangani ini, bagaimana mengedepankan moderasi dalam keagamaan," jelasnya.
Kemudian, tantangan selanjutnya adalah pandemi yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Maruf menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri mengatasi masalah tersebut. Para ulama dan masyarakat juga harus turut membantu agar situasi bisa semakin membaik.
"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, masyarakat menjalankan protokol kesehatan secara ketat," tuturnyan
Saat ini, laju penularan memang menurun namun semua pihak harus tetap waspada. Jangan sampai ada kelalaian yang bisa menyebabkan lonjakan kembali terjadi.
"Bagi kita umat Islam, menghadapi covid-19 bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah keagamaan. Melindungi umat itu menjadi salah satu tujan syariat kita. Berobat dan menjaga diri dari penyakit adalah sesuatu yang wajib," tegas Maruf.
Yang terakhir adalah tantangan terkait situasi perpolitikan. Maruf melihat, saat ini, banyak tokoh yang tidak memiliki jiwa keagamaan dalam berpolitik.
"Syekh Hasyim Asy'ari sempat mengatakan sudah melemah jiwa keagamaan dalam dunia perpolitikan Indonesia. Bahkan beliau bilang hampir mati. Saya tidak tau apakah sekarang sudah menguat atau malah sudah mati. Oleh karena itu, jiwa keagamaan harus dorong agar kehidupan politik kita lebih beretika dan berakhlak mulia," jelas Maruf.(OL-4)
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved