Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMK Negeri 7 Tangerang Selatan, Banten. KPK memeriksa dua saksi yakni PNS Pemprov Banten Endang Saprudin dan honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Endang Suherman.
"Saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses dilakukannya pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (14/9).
KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.
Meski begitu, KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang dijadikan tersangka dan detail kasus. Pengumuman tersangka baru akan dilakukan ketika penahanan sesuai kebijakan pimpinan komisi saat ini. Ali Fikri menyampaikan KPK memberi atensi pada kasus tersebut karena menyangkut dunia pendidikan. Komisi meminta dukungan dan peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengawal kasus itu.
Dukungan dan peran serta masyarakat diharapkan KPK untuk mengawal dan mengawasi proses penanganan perkara tersebut sehingga berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan masyarakat.
"Ulah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini mengakibatkan tidak hanya dugaan kerugian keuangan negara akan tetapi juga kerugian sosial. Dukungan dan peran serta masyarakat sangat kami perlukan untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi proses penanganan perkara dimaksud," ujar Ali Fikri.
Sebelumnya, tim KPK juga sempat menggelar penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, Banten, dan Bogor. Sejumlah lokasi yang digeledah tersebut merupakan rumah dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara.
Dari serangkaian penggeledahan, KPK menyita dua unit mobil. Barang-barang elektronik yang berkaitan dengan perkara juga diamankan sebagai barang bukti. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved