Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menilai perlu ada afirmasi dari pemerintah untuk menambah anggaran sebesar Rp1,4 triliun bagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Provinsi Papua, pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.
Dalam keterangan yang diterima Komisi X DPR RI, anggaran penyelenggaraan PON XX yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah tersalurkan sebesar Rp1,7 triliun.
“Sementara APBN (yang dianggarkan) oleh Menpora sudah selesai yaitu Rp1,7 triliun. Jadi tidak mungkin kalau menggunakan dana dari APBN lewat Kemenpora. Karena itu semoga nanti ada teman dari DPRD (Papua) yang akan ke Jakarta menemui langsung presiden atau menteri terkait, nanti semoga ada jalan keluarnya,” ujar Mujib di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan dan meninjau sejumlah venue PON XX, di Jayapura, Papua, Sabtu (11/9).
Di sisi lain, jelas politikus Fraksi Partai Golkar ini, Komisi X DPR RI mengingatkan pada proses pengalokasian anggaran harus tertib administrasinya.
Jika menggunakan anggaran lewat APBN, tambah Mujib, maka waktunya tidak memungkinkan karena memiliki mekanisme pembahasan yang panjang, karena perlu didiskusikan kembali di internal Komisi X DPR RI dan pembahasan bersama pemerintah.
“Karena itu mungkin ada afirmasi dari pemerintah agar ada bagaimana jalan keluarnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melanggar ketentuan UU yang disebutkan. Barangkali memang masih perlu kesamaan persepsi mengenai bagaimana agar ini bisa diselesaikan dengan baik,” harapnya.
Dari paparan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, disebutkan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun ini rencananya akan dialokasikan untuk akomodasi kontingen, transportasi, konsumsi, dan tambahan kegiatan lainnya. Permintaan tambahan anggaran ini bersumber langsung dari PB PON.
“Saya kira (persoalan tambahan anggaran) ini bisa diselesaikan. Karena ini pemerintah diharapkan punya kearifan terhadap kondisi yang seperti ini meskipun harus tetap tertib terhadap keuangan,” tambah Mujib.
Dengan adanya tambahan anggaran ini, legislator dapil Jawa Tengah I tersebut berharap akan semakin menambah antusiasme atlet, official atlet, hingga masyarakat setempat untuk menyaksikan PON XX.
Sebab, dengan capaian vaksinasi dosis I yang telah menyentuh angka 70%-80% dan pembangunan infrastruktur yang telah siap, akan semakin menandakan bahwa para atlet, khususnya yang berasal dari Papua, mampu mewujudkan tagline ‘Kitorang Bisa’ meraih prestasi di PON XX.
“Dan yang lebih penting lagi, ini momentum untuk memberi perhatian kepada masyarakat daerah, khususnya masyarakat Papua, bahwa kita tidak membedakan satu daerah dengan yang lainnya. Juga dengan adanya PON, berarti pembangunan nasional yang diletakkan di Papua sebagai provinsi yang paling timur,” tutupnya. (RO/OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
PB Akuatik Indonesia terpaksa memulangkan 12 atlet pelatnas Asian Games 2026 ke klub masing-masing akibat keterbatasan anggaran dari Kemenpora.
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memangkas 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) menjadi hanya empat aturan utama.
Menpora menegaskan pentingnya peran Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan sebagai pengelola aset kementerian.
Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk melakukan pembenahan internal melalui rotasi jabatan.
Terdapat tiga kategori lomba di ajang Malang Half Marathon, yaitu Half Marathon (21K), 10K, dan 5K, dengan rute yang dirancang memiliki titik start dan finish berbeda.
Kemenpora mengambil sikap tegas terhadap oknum pelatih berinisial HB yang diduga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved