Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI segera melakukan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Revisi Undang-Undang (UU) Pemasyarakatan (PAS) diusulkan untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas Prioritas 2021.
"Ada lima yang akan diusulkan dimasukkan pemerintah, salah satunya revisi UU PAS," ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya, Kamis (9/9).
Kebakaran hebat yang melanda Lapas Tangerang mengakibatkan 44 warga binaan tewas. Insiden itu menunjukkan bahwa revisi UU PAS merupakan hal yang mendesak. Revisi tersebut dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang tak kunjung usai di lingkungan lapas.
Baca juga: LPSK: Negara harus Jamin Hak Keluarga dan Korban kebakaran Lapas
"Memang sudah ada beberapa skema, bahkan melibatkan beberapa arsitek lah ya. Bagaimana skema lapas kita menjadi lebih produktif," imbuh Willy.
Lebih lanjut, dia menjelaskan saat ini kebutuhan operasional lapas menjadi beban negara yang luar biasa. Evaluasi juga akan dilakukan untuk meningkatkan kelayakan lapas yang sesuai dengan hak asasi manusia. Willy menyebut revisi UU Lapas merupakan insiatif pemerintah.
"Iya, inisiatif pemerintah. Kelayakan ini hal yang perlu kita koreksi. Kita tentu ingin melakukan reformasi, sekaligus transformasi. Kalau belajar dari beberapa catatan sejarah di beberapa negara, yang paling penting dari lapas itu proses rehabilitasi," pungkasnya.(OL-11)
Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.
BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.
pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.
KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.
Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved