Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI I DPR RI akan memanggil pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk dimintai keterangan mengenai kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kantor KPI.
Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendesak agar seluruh lembaga negara menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif.
"Kami di Komisi I akan segera menindaklanjuti isu ini dengan pimpinan KPI agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan," ujar Rizki di Jakarta, Jumat (3/9).
Baca juga: DPR Desak Fungsi Intelijen Diperkuat di Papua
Rizki meminta pimpinan KPI agar memastikan lingkungan kerja mereka ramah bagi para pekerja. Jangan sampai ada pelanngaran sosial apalagi pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan kerja.
"Setiap atasan harus memastikan bawahan mereka tidak ada yang melanggar norma sosial, apalagi aturan hukum," ungkapnya.
Rizki melanjutkan, lingkungan kerja yang sehat akan mendorong semangat para pekerja. Dengan begitu produktivitas para karyawan akan berjalan dengan baik.
"Situasi kantor harus mampu menghadirkan kondisi yang mendorong semangat pekerja, bukan malah menjatuhkan moral kehidupan mereka," tegasnya.
Selain mendesak pimpinan KPI menjamin lingkungan kerja yang sehat, Rizki juga meminta pihak kepolisian menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan seksual yang dialami karywan KPI berinisial MS.
"Jangan menganggap remeh laporan masyarakat, termasuk pidana pelecehan seksual," tegasnya. (OL-1)
KPI membenarkan mendorong adanya Revisi UU Penyiaran. Revisi ini sangat penting dalam rangka menghadirkan ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
Dewan Pers bersama konstituen akan melakukan pertemuan untuk membahas pasal demi pasal dari revisi RUU Penyiaran yang dianggap bermasalah.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi sekaligus pengawasan publik di ruang digital.
RANCANGAN Undang-Undang Penyiaran dinilai mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Divisi Riset Remotivi Muhammad Heychael
Konten film, serial, hingga siniar yang tayang dalam platform digital bakal diatur dengan munculnya revisi Undang-Undang Penyiaran.
Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan kepada salah satu peserta Pemilu.
Seorang pelajar menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung dan paman tirinya di Lampung Tengah.
Dua lembaga internal, yakni Satgas PPKS dan Komisi Penegak Disiplin UMS telah melakukan investigasi, dan menemukan pelanggaran etik atas dua oknum.
Seorang wanita yang berprofesi sebagai wartawan menjadi korban pelecehan ketika menaiki Commuter Line
DEPUTI Bidang Koordinasi Peningkatan Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menjelaskan kehadiran ayah dalam pengasuhan menjadi penting.
Regulasi yang akan mengatur pencegahan dan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual diperguruan tinggi ini diharapkan inline dengan kebijakan pemantauan kualitas perguruan tinggi.
VIRAL di media sosial tentang kasus dugaan pelecehan seksual atau perlakuan tidak pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), yang dilakukan oleh seorang oknum dosen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved