Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK ada pembahasan terkait amandemen UUD 1945 dalam pertemuan terbatas antara Presiden Joko Widodo dan tujuh partai koalisi pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate yang turut ambil bagian dalam rapat tersebut.
"Tadi kita membicarakan lima topik, perkembangan penanganan pandemi, pertumbuhan ekonomi, strategi bisnis nasional, evaluasi ketatanegaraan otonomi daerah dan pemindahan ibu kota negara. Tidak dibicarakan terkait UUD 1945," ujar Johnny di kediamannya, Jakarta, Rabu (25/8).
Baca juga : Pembicaraan Jokowi dan Ketum Parpol, dari Covid-19 hingga Ibu Kota Baru
Ia mengatakan seluruh peserta rapat memang membahas evaluasi ketatanegaraan, namun bukan pada struktur undang-undang dasar melainkan pada aturan-aturan terkait pemisahan kewenangan penyelenggara pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan daerah.
"Yang menjadi poin adalah karena ada problematika di dalam pengambilan keputusan. Sistem otonomi daerah yang sekarang tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu adanya evalusi supaya jangan sampai menghambat proses penyelesaian masalah-masalah di situasi darurat," jelasnya. (OL-7)
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved