Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis penjara 12 tahun dengan denda Rp500 juta dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos). Selain itu, Juliari juga diberikan hukuman pidana pengganti sebesar Rp14,5 miliar.
Hukuman pengganti itu masih jauh dari total kekayaan Juliari dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya. Tercatat, Juliari memiliki total harta kekayaan mencapai Rp47,18 miliar berdasarkan LHKPN-nya pada 2019.
Dalam laporan itu, Juliari tercatat mempunyai tanah dan bangunan senilai Rp48,11 miliar. Itu terdiri dari tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp9,3 miliar, tanah dan bangunan di Badung senilai Rp25,7 miliar, dan tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp5,2 miliar.
Baca juga: KPK Harap Vonis Juliari Jadi Efek Jera untuk Tindakan Korupsi
Juliari juga mempunyai tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp124 juta, tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp161 juta, tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp76 juta, dan tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp28 juta.
Juliari juga tercatat mempunyai tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp3,45 miliar, tanah dan bangunan di Bogor senilai 972 juta, tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp1,5 miliar, dan tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp1,5 miliar.
Juliari juga tercacat memiliki sebuah mobil Land Rover Jeep keluaran tahun 2008 senilai Rp618 juta. Kendaraan yang dimiliki Juliari hanya mobil ini.
Di dalam LHKPN, Juliari juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,16 miliar, dan surat berharga Rp4,65 miliar. Tercatat, Juliari juga memiliki kas dan setara kas sebanyak Rp10,21 miliar. (OL-1)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved