Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis penjara 12 tahun dengan denda Rp500 juta dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos). Selain itu, Juliari juga diberikan hukuman pidana pengganti sebesar Rp14,5 miliar.
Hukuman pengganti itu masih jauh dari total kekayaan Juliari dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya. Tercatat, Juliari memiliki total harta kekayaan mencapai Rp47,18 miliar berdasarkan LHKPN-nya pada 2019.
Dalam laporan itu, Juliari tercatat mempunyai tanah dan bangunan senilai Rp48,11 miliar. Itu terdiri dari tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp9,3 miliar, tanah dan bangunan di Badung senilai Rp25,7 miliar, dan tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp5,2 miliar.
Baca juga: KPK Harap Vonis Juliari Jadi Efek Jera untuk Tindakan Korupsi
Juliari juga mempunyai tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp124 juta, tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp161 juta, tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp76 juta, dan tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp28 juta.
Juliari juga tercatat mempunyai tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp3,45 miliar, tanah dan bangunan di Bogor senilai 972 juta, tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp1,5 miliar, dan tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp1,5 miliar.
Juliari juga tercacat memiliki sebuah mobil Land Rover Jeep keluaran tahun 2008 senilai Rp618 juta. Kendaraan yang dimiliki Juliari hanya mobil ini.
Di dalam LHKPN, Juliari juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,16 miliar, dan surat berharga Rp4,65 miliar. Tercatat, Juliari juga memiliki kas dan setara kas sebanyak Rp10,21 miliar. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved