Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak ada aset partai yang boleh dialihkan sebagai milik pribadi. Menurutnya, kantor PDIP merupakan harta milik partai sepenuhnya.
Hal itu diungkapkan Megawati saat meresmikan 10 gedung kantor partai baru, yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagai ketua umum partai, dirinya merasa bahagia dengan peresmian yang disimbolisasikan dengan penandatanganan prasasti.
Pada gelombang kali ini, yang ditandatangani adalah 8 kantor DPC setingkat kabupaten/kota, sebuah gedung serbaguna yang diurusi DPD PDIP Banten dan kantor partai di Jakarta Selatan, yang diubah menjadi gedung Sekolah Partai.
Baca juga: Megawati Ingatkan Kader Jangan Terlena di Zona Nyaman
Megawati mengatakan kantor partai adalah milik partai, bukan perorangan. Tentu ini berbeda dengan masa lalu, atau praktik masa kini oleh parpol lain. PDIP dikatakannya mempelopori partai politik dibangun secara struktural sebagai institusi demokrasi. Dalam hal ini, bukan milik pribadi politisi.
"Tempat ini bukanlah tempat perorangan, tapi merupakan aset partai. Keseluruhan aset PDI Perjuangan adalah milik PDI Perjuangan. Nantinya juga melalui proses, diberikan kepada DPP partai," ujar Megawati dalam keterangan resmi, Senin (23/8).
Dia pun meminta seluruh jajaran PDIP untuk membangun partai sebagai rumah rakyat. "Marilah terus bangun partai yang kita sayangi, dengan mewujudkan rumah partai yang saya sebut rumah rakyat," imbuh Megawati.
Baca juga: PDIP Satu Komando Patuhi Larangan Bicara Capres 2024
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan hal senada. Bahkan, Hasto menyebut kantor PDIP di seluruh Indonesia merupakan harta abadi yang dimiliki partai. "Kantor tidak boleh diperjualbelikan. Ini melekat sebagai harta abadi yang dimiliki oleh partai," pungkas Hasto.
Pada acara peresmian itu, baik Megawati maupun Hasto hadir secara virtual. Megawati didampingi Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Sementara, para Ketua DPP PDIP hadir secara fisik di gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, termasuk Djarot Saiful Hidayat dan Ribka Tjiptaning.(OL-11)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved