Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR akan gelar rapat pimpinan untuk mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 yang berisi 33 Rancangan Undang-undang (RUU). Selain itu akan menyusun agenda kerja.
"Rapim (rapat pimpinan baleg) rencananya Kamis (20 Agustus 2021)," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya saat dihubungi, Selasa, (17/8).
Menurut dia, susunan agenda kerja Baleg akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Setelah itu, DPR dan pemerintah akan menggelar rapat untuk mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2021.
"Akan dilakukan dialog antara pimpinan Baleg dengan Menkumham," ujar dia.
Baca juga : Terdakwa Korupsi ASABRI Cuci Uang dengan Beli 36 Lukisan Berlapis Emas
DPR dan pemerintah rutin mengevaluasi daftar RUU yang dibahas setiap tahun. Sebanyak 33 RUU dibahas tahun ini dan jumlah ini berpotensi bertambah.
Pasalnya, Komisi III dan pemerintah sepakat akan memasukkan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Selain itu, kedua belah pihak sepakat akan melakukan revisi terbatas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem itu pihaknya mengatakan evaluasi Prolegnas Prioritas 2021 akan memutuskan nasib kedua regulasi tersebut.
Meski demikian, pihaknya mengaku akan fokus mengawal revisi UU ITE. "RUU ini walaupun inisiatif pemerintah tapi tetap menjadi konsen Partai NasDem," pungkasnya. (OL-2)
Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.
BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.
pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.
KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.
Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved