Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan merasa tidak bersalah setelah dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 5 tahun penjara dalam rasuah ekspor benih bening lobster (BBL).
Meskipun Edhy menyebut peristiwa itu merupakan kesalahan anak buahnya, ia menegaskan tetap bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di KKP.
"Sekali lagi, kesalahan mereka adalah kesalahan saya karena saya lalai. Keputusan ini, tuntutan ini akan saya jalani terus sampai besok tanggal 9 (Juli) kami mengajukan pembelaan, setelah itu ada proses putusan," ujar Edhy di luar ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/6).
Edhy berkilah baru mengetahui skenario rasuah BBL itu saat di persidangan. Ia mengatakan masih banyak hal yang bisa dilakukannya kalau benar-benar mau korupsi. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tidak ada niat dalam hidupnya untuk korupsi atau mencuri.
Baca juga: Jaksa KPK Tuntut Edhy Prabowo 5 Tahun Bui
"Jadi teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Saya hanya bicara fakta kenapa saya harus ngajarin anak buah saya cari uang tapi yang kecil-kecil kalau niatnya korupsi?," ujar Edhy.
"Saya mohon doa saja proses ini saya jalani. Saya sudah 7 bulan mendekam di KPK, tidak enak, panas jauh dari keluarga," pungkasnya.
Selain menuntut majelis hakim untuk memvonis Edhy 5 tahun penjara, jaksa KPK juga menuntut agar Edhy dijatuhi denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp9,687 miliar dan US$77 ribu. Selain itu, tuntutan pidana tambahan lainnya adalah pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. (OL-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved