Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar evaluasi Prolegnas 2021. Rencananya, rapat tersebut digelar pada Juli mendatang dan membahas beberapa aturan, termasuk revisi UU ITE.
Hal itu diutarakan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. "Bulan depan rencana evaluasi," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (26/6).
Awalnya, evaluasi Prolegnas 2021 direncanakan pada Juni ini, namun dibutuhkan kesepakatan anggota Baleg secara utuh agar rapat bisa terlaksana.
Baca juga: Ini Alasan Presiden belum Kirim Surpres RUU IKN
DPR sempat menjadwalkan evaluasi Prolegnas 2021 pada masa sidang selanjutnya. Dalam masa sidang itu, kemungkinan besar digelar evaluasi Prolegnas 2021, yang sebelumnya telah dijadwalkan pada Juni.
"Bisa masuk, karena memang itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Tapi kemungkinan pada masa sidang selanjutnya," jelas Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya beberapa waktu lalu.
Baca juga: Baleg Buka Opsi Pembahasan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021
Mekanisme evaluasi Prolegnas tengah tahun juga tersedia. Sehingga, jika pemerintah memajukan revisi terbatas UU ITE, sangat terbuka untuk aturan tersebut segera dibahas.
Setelah beberapa bulan dikaji, pemerintah mengajukan revisi terbatas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi dilakukan terhadap sejumlah pasal yang dinilai multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat.(OL-11)
Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bantuan sosial (bansos) bisa diberikan pada keluarga penjudi online, tetapi bukan pada pelakunya
Sukamta menyatakan bahwa pemerintah baru-baru ini mulai mengambil tindakan terhadap praktik ilegal ini.
MANTAN Rektor Universita Tadulako (Untad) Palu, Sulawesi Tengah, Basir Cyio divonis enam bulan kurungan penjara seusai menjalani sidang pelanggaran UU ITE
WACANA penyadapan oleh Polri yang termuat dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai mengkhawatirkan mengusik hak privasi masyarakat.
Polisi mengungkap identitas pria berinisial AP, 29 tahun, yang mengancam dan memeras uang sebesar Rp300 juta dari artis Ria Ricis. Ternyata, AP adalah mantan sekuritinya.
Kemen PPPA akan terus mendampingi dan mengawal proses hukum kasus AP, perempuan yang berhadapan dengan hukum sekaligus tersangka kasus pelanggaran UU ITE yang menjadi korban KDRT.
Pelibatan masyarakat sangat penting, apalagi dalam revisi UU TNI. Sebab, ada kekhawatiran munculnya dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Puan buka suara soal revisi UU MK dan UU Penyiaran
Para ahli, akademisi serta masyarakat sipil diminta untuk mengawal dan mencegah pengesahan RUU MK. Karena revisi undang-undang tersebut lemah argumentasi asas kebutuhannya
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai problematik. Perubahan beleid itu merusak kebebasan pers hingga agenda-agenda demokrasi.
Para anggota Baleg mendukung bahwa sistem presidensial harus diserahkan sepenuhnya kepada presiden, khususnya soal kementerian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved