Berita Terbaru Revisi Hari Ini

Revisi UU TNI Dikritik, DPR Diminta Libatkan Masyarakat

Pelibatan masyarakat sangat penting, apalagi dalam revisi UU TNI. Sebab, ada kekhawatiran munculnya dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru.

PDIP Janji Perjuangkan Revisi UU KPK

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.

Puan Buka Suara soal Revisi UU MK dan UU Penyiaran

Puan buka suara soal revisi UU MK dan UU Penyiaran

Revisi UU MK Harus Dicegah karena Argumentasi Asas Kebutuhannya Lemah

Para ahli, akademisi serta masyarakat sipil diminta untuk mengawal dan mencegah pengesahan RUU MK. Karena revisi undang-undang tersebut lemah argumentasi asas kebutuhannya

Revisi UU Penyiaran Dinilai Bermasalah Ancam Rusak Agenda Demokrasi

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai problematik. Perubahan beleid itu merusak kebebasan pers hingga agenda-agenda demokrasi.

Dapat Dukungan Fraksi, Baleg Prioritaskan Revisi UU Kementerian Negara

Para anggota Baleg mendukung bahwa sistem presidensial harus diserahkan sepenuhnya kepada presiden, khususnya soal kementerian.

RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini Tanggapan Mahkamah Konstitusi

RUU perubahan keempat tentang Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kesepakatan itu terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah

RUU Penyiaran Dikritik, DPR Sebut Jadi Masukan untuk Menyempurnakan

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran mendapat kritik tajam dari berbagai pegiat jurnalistik dan peneliti media.

KPU Dukung Wacana Revisi UU Pemilu

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mendukung tiap inisiatif perbaikan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu.

Pengamat: Revisi UU MD3 Sulit Bergulir

Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.

Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas 2024

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.

Wacana Revisi UU MD3 Dinilai untuk Mengebiri Kekuatan PDIP

PENDIRI lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk mengebiri kekuatan PDIP.

Hindari Potensi Konflik Kepentingan, Revisi UU Pilkada Harus Dilakukan Usai Pilkada

PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan rencana DPR untuk merevisi UU Pilkada tidak tepat dilakukan saat ini. UU tersebut sebaiknya direvisi pasca Pilkada bersamaan dengan UU Pemilu

Revisi UU MK Harus Penuhi Ketentuan UU

Pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya Febrian menjelaskan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Aparatur Pemerintah Desa Sukoharjo Desak Percepatan Revisi UU Desa

Ketua DPC Papdesi Sukoharjo, Bambang Minarno mengatakan poin utama pertemuan yaitu untuk mendesak pemerintah pusat segera merevisi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Baleg Setujui Revisi UU Kejaksaan Jadi Usul Inisiatif DPR

Diketahui, delapan Fraksi di DPR RI menyetujui perubahan kedua UU Kejaksaan, sementara Fraksi PKS menolak revisi tersebut.

Komisi II DPR Setujui Revisi UU IKN Dibawa ke Paripurna

MAYORITAS fraksi setuju dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II dengan pemerintah.

Peraturan KPU Direvisi, Aktivis: Perjuangan Perempuan di Parlemen Tak Boleh Berhenti

Dengan besarnya keterwakilan perempuan di parlemen perjuangan-perjuangan aspirasi kaum perempuan mendapatkan tempat dalam proses legislasi dan perjuangan kebijakan.

Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor Ditargetkan Berlaku Mulai Juli 2023

ATURAN baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2023. Pembahasan revisi Peraturan Pemerintah 1/2019 juga disebut berjalan dengan baik.

Ungkap Penyebab Mafia Tanah Sulit Diberantas, Junimart Girsang Desak Permen ATR-BPN No 21 Tahun 2020 Direvisi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, itu lantas mengungkap salah satu contoh pasal di dalam Permen tersebut yang selama ini menjadi alat bagi para mafia tanah dalam menjalankan aksinya.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting