Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai langkah Partai NasDem dalam menggagas sebuah konvensi untuk mencari calon presiden di 2024 patut diapresiasi.
Upaya tersebut memang harus dilakukan demi melahirkan sosok calon pemimpin yang tidak itu-itu saja.
"Gagasan ini tentu harus disambut positif karena di 2024 kita harus menghadirkan calon presiden yang variatif," ujar Aditya kepada Media Indonesia, Minggu (20/6).
Hanya saja, ia meyakini bahwa jalan yang akan dilalui NasDem tidak akan mulus.
Hampir dapat dipastikan, parpol yang dipimpin Surya Paloh itu harus berkoalisi dengan partai lain dalam kontestasi pemilihan presiden.
Oleh karena itu, sebelum konvensi digelar, NasDem harus sudah terlebih dahulu membentuk koalisi dengan parpol-parpol yang memiliki visi dan misi sejalan.
"Kalau konvensi mau dilakukan tahun depan, koalisi harus sudah terbentuk terlebih dulu. Bentuk dulu koalisi, baru konvensi. Pertanyaannya, apakah ada partai yang mau mengesampingkan ego untuk kemudian dengan legowo menerima hasil konvensi?," ucap Aditya.
Dalam masa-masa kontestasi, tiap-tiap parpol pasti memiliki agenda tersendiri. Meski sudah tergabung dalam koalisi, risiko bubar setelah konvensi digelar, menurutnya, cukup tinggi. Hal itu bisa terjadi bila kandidat yang terpilih bukan berasa dari partai-partai anggota.
Baca juga : Ini Alasan Munculnya Pertanyaan Pancasila atau Al Quran di TWK
"Siapa yang bisa menjamin bahwa partai-partai anggota koalisi itu tidak akan cabut di tengah jalan. Ini betul betul harus dipertimbangkan bagaimana kontrak politiknya," sambung dia.
Gagasan berkonvensi dalam koalisi memang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pada 2004, Partai Golkar pernah menyelenggarakan konvensi yang meloloskan Wiranto sebagai capres. Namun itu dilakukan bukan atas nama koalisi, melainkan diri sendiri.
Pada 2014, hal serupa dilakukan Partai Demokrat. Saat itu, Dahlan Iskan terpilih dalam konvensi. Namun partai berlambang mercy itu tidak jadi mengusungnya lantaran gagal memperoleh cukup suara untuk dapat mengusung calon sendiri. Akhirnya, Demokrat memutuskan mendukung pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Konvensi pun berakhir sia-sia.
Semua pengalaman dari parpol-parpol lain tentu harus menjadi pembelajaran. Membentuk koalisi untuk berkonvensi tentu menjadi tantangan, tetapi di sisi lain, jika berhasil, itu akan menjadi sebuah pencapaian. (OL-2)
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved