Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai langkah Partai NasDem dalam menggagas sebuah konvensi untuk mencari calon presiden di 2024 patut diapresiasi.
Upaya tersebut memang harus dilakukan demi melahirkan sosok calon pemimpin yang tidak itu-itu saja.
"Gagasan ini tentu harus disambut positif karena di 2024 kita harus menghadirkan calon presiden yang variatif," ujar Aditya kepada Media Indonesia, Minggu (20/6).
Hanya saja, ia meyakini bahwa jalan yang akan dilalui NasDem tidak akan mulus.
Hampir dapat dipastikan, parpol yang dipimpin Surya Paloh itu harus berkoalisi dengan partai lain dalam kontestasi pemilihan presiden.
Oleh karena itu, sebelum konvensi digelar, NasDem harus sudah terlebih dahulu membentuk koalisi dengan parpol-parpol yang memiliki visi dan misi sejalan.
"Kalau konvensi mau dilakukan tahun depan, koalisi harus sudah terbentuk terlebih dulu. Bentuk dulu koalisi, baru konvensi. Pertanyaannya, apakah ada partai yang mau mengesampingkan ego untuk kemudian dengan legowo menerima hasil konvensi?," ucap Aditya.
Dalam masa-masa kontestasi, tiap-tiap parpol pasti memiliki agenda tersendiri. Meski sudah tergabung dalam koalisi, risiko bubar setelah konvensi digelar, menurutnya, cukup tinggi. Hal itu bisa terjadi bila kandidat yang terpilih bukan berasa dari partai-partai anggota.
Baca juga : Ini Alasan Munculnya Pertanyaan Pancasila atau Al Quran di TWK
"Siapa yang bisa menjamin bahwa partai-partai anggota koalisi itu tidak akan cabut di tengah jalan. Ini betul betul harus dipertimbangkan bagaimana kontrak politiknya," sambung dia.
Gagasan berkonvensi dalam koalisi memang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pada 2004, Partai Golkar pernah menyelenggarakan konvensi yang meloloskan Wiranto sebagai capres. Namun itu dilakukan bukan atas nama koalisi, melainkan diri sendiri.
Pada 2014, hal serupa dilakukan Partai Demokrat. Saat itu, Dahlan Iskan terpilih dalam konvensi. Namun partai berlambang mercy itu tidak jadi mengusungnya lantaran gagal memperoleh cukup suara untuk dapat mengusung calon sendiri. Akhirnya, Demokrat memutuskan mendukung pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Konvensi pun berakhir sia-sia.
Semua pengalaman dari parpol-parpol lain tentu harus menjadi pembelajaran. Membentuk koalisi untuk berkonvensi tentu menjadi tantangan, tetapi di sisi lain, jika berhasil, itu akan menjadi sebuah pencapaian. (OL-2)
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved