Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al-Rasyid menyebut ada beberapa operasi tangkap tangan (OTT) yang gagal dilakukan karena dirinya dibebastugaskan. Harun merupakan penyidik yang pernah diberi gelar Raja OTT.
"Demikian juga beberapa kasus yang sudah matang untuk dilakukan operasi tangkap tangan itu enggak bisa kami lakukan untuk sementara ini," kata Harun di kantor Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta Selatan, Rabu (2/6).
Menurut Harun, ada lebih dari lima kasus yang sudah bisa dilakukan OTT namun tersendat. Dia ogah memerinci kasus yang dimaksud.
Baca juga: Pakar Politik : ASN KPK Harus Netral dan Bebas Kepentingan
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar langsung membantah pernyataan Harun. Menurut Lili, OTT KPK tidak bergantung dari kinerja Harun.
"Saya pikir tidak karena seseorang kemudian KPK lemah atau berhenti bekerja," tegas Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (2/6).
Lili menegaskan instansinya mempunyai armada yang mencukupi untuk melakukan OTT. Dia menegaskan Lembaga Antikorupsi tidak melempem hanya karena si Raja OTT dibebastugaskan.
"(Kami bekerja) tetap dengan tugas kewenangan yang ada, dengan personal yang ada tentu KPK bekerja sesuai sistem dan struktur yang ada," pungkas Lili. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved