Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengklarifikasi pernyataannya terkait satu pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselamatkan. Ia meluruskan yang diselamatkan bukan satu pegawai yang merah hasil tesnya melainkan indikator TWK-nya.
"Perlu saya klarifikasi bahwa yang diberitakan saya memperjuangkan satu pegawai yang merah itu maksudnya satu kriteria yang merah. Bukan satu orang yang merah," kata Nurul Ghufron dalam klarifikasinya, Sabtu (29/5).
Dia menegaskan tidak menyelamatkan satu pegawai yang memiliki rapor merah TWK untuk bisa dibina. Ia menjelaskan dalam rapat koordinasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa hari lalu, dibahas mengenai kriteria atau indikator TWK.
Hasil tesnya kemudian terdapat pembagian atau klasterisasi hijau, kuning, dan merah. Menurut Ghufron, dalam pembahasan di BKN itu tidak membahas nama-nama per orang dari 75 pegawai melainkan kriteria.
Awalnya, kata dia, indikator hijau ada 6 kriteria, kuning 7 kriteria, dan merah 9 kriteria. Kemudian, disepakati satu kriteria merah dicabut untuk mengatrol hasil tes sehingga dihasilkan 24 pegawai yang masih bisa dilakukan pembinaan.
"Dari yang merah dicabut satu kriteria setelah diaplikasikan menjadikan terangkat 24 orang dari 75 yang semula TMS (tidak memenuhi syarat) menjadi MS (memenuhi syarat) tetapi dengan perlu pembinaan dengan diklat wawasan berkebangsaan," ucapnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Ia mengungkapkan bahwa banyak ASN yang masih dibebani cicilan hingga menjelang pensiun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved