Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMBUKTIAN kasus suap bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial terus bergulir. Terbaru, aliran uang suap proyek itu kepada eks Menteri Sosial Juliari Peter batubara dinilai nihil kesaksian.
"Sampai sekarang nggak ada yang sampaikan," ujar kuasa hukum eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, dalam keterangan resmi, Rabu (26/5).
Menurut dia, sampai sejauh ini, belum ada saksi di persidangan yang mengungkap aliran suap ke Juliari.
Baca juga: Seorang Pegawai KPK Pilih Mundur Padahal Lolos TWK
Salah satu terpidana dalam kasus itu, Harry Van Sidabukke, bahkan dengan tegas mengaku tidak terdapat kaitan langsung dengan Juliari.
Dalam persidangan sebelumnya, Harry Van Sidabukke bersaksi bahwa tidak pernah memberikan komitmen fee kepada Juliari. Sebaliknya, permintaan pelicin program itu datang dari mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.
"Tidak diteruskan untuk Mensos (Juliari Peter Batubara). Seperti sudah saya jelaskan, permintaan itu memang dari Pak Joko, tidak ada dari Pak Juliari," kata Harry saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta, Senin (24/5).
Dalam persidangan, ia mengenal sosok Kukuh Ariwibowo yang merupakan staf ahli Menteri Sosial. Itu pun lewat kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono.
Bahkan, Adi sempat meminta dirinya menemui Kukuh. "Hanya disampaikan ke Pak Adi main-main ke atas main ke Pak Kukuh kenalan," ujar Harry.
Meski demikian, Harry menyebut tidak pernah memberikan uang atau membahas kuota pengadaan bansos kepada Kukuh. Karena dia hanya bertemu satu kali dengan Kukuh.
"Saya hanya bertemu Pak Kukuh satu kali, apalagi terkait masalah kuota nggak pernah," cetus Harry.
Harry mengaku pernah bertemu langsung dengan Juliari saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang sembako. Pertemuan itu berlangsung di gudang PT Mandala Hamonangan Sude.
Harry mengklaim, dalam pertemuan itu, Juliari tidak pernah membahas soal kuota dan fee pengadaan bansos.
"Enggak pernah mendengar (fee bansos)," pungkasnya. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved